Pilkada Serentak

Jadwal Sidang MK terkait Gugatan Hasil Pilkada 2020, termasuk Gugatan 3 Daerah di Jatim

Mengutip jadwal yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU), sidang MK akan dimulai pada 26 Januari 2021.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
surya.co.id/bobby constantine
Suasana Persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).  

SURYA.co.id | SURABAYA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan jadwal sidang Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada), termasuk untuk perkara tiga daerah di Jawa Timur.

Mengutip jadwal yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU), sidang akan dimulai pada 26 Januari 2021.

Sidang pendahuluan tesebut di antaranya mengagendakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

Kemudian, memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon serta, pengucapan ketetapan sebagai pihak terkait.

Rencananya, masa sidang akan berlangsung sekitar 30 hari masa kerja sampai dengan putusan.

Menyikapi hal tersebut, KPU Jawa Timur memastikan jajarannya di tiga daerah telah mempersiapkan.

"Berdasar Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) yang telah diterbitkan oleh MK, terdapat tiga daerah yang ada permohonan PHPKada, yakni: Banyuwangi, Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan," kata Komisioner KPU Jatim, M Arbayanto saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (21/1/2021).

Terhadap tiga permohonan tersebut, KPU Jatim menyampaikan apresiasi kepada para pemohon.

Para pemohon dinilai memiliki itikad baik untuk menempuh upaya hukum terhadap keberatan dengan menggunakan cara yang konstitusional.

"Kesadaran hukum yang tinggi ini, merupakan bentuk pendidikan politik yang baik bagi masyarakat luas. Sistem kenegaraan kita menjamin setiap pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan," kata Arba.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim ini menjelaskan bahwa sistem pemilu maupun pemilihan telah menyediakan sarana konflik dan dinamika politik dari 'hulu hingga ke hilir'.

"Sehingga, memastikan proses penyelenggaraannya berkepastian hukum," katanya.

Kedua, KPU dengan sebaik mungkin mempersiapkan secara optimal.

"Ini untuk menjawab dan membuktikan proses penyelenggaraan Pemilihan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami secara hukum," kata Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved