Breaking News:

UPDATE Daftar Kekayaan Komjen Listyo Sigit Prabowo Calon Kapolri, KPK Ungkap Fakta Terbaru

Berikut ini Update Daftar Kekayaan Komjen Listyo Sigit Prabowo Calon Tunggal Kapolri Pilihan Presiden Jokowi. KPK Ungkap Fakta Terbaru.

Editor: Tri Mulyono
Tribunnews/Jeprima
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (pegang bawang) didampingi Dirut PT. Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi saat meninjau ketersediaan beras, gula dan bawang putih di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2020). Berikut ini Update Daftar Kekayaan Komjen Listyo Sigit Prabowo Calon Tunggal Kapolri Pilihan Presiden Jokowi. 

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Berikut ini update daftar kekayaan Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ungkap fakta terbaru bahwa laporan kekayaan Komjen Listyo Sigit belum lengkap.

Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah Kabareskrim Mabes Polri yang telah diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Aziz.

KPK mengimbau Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang baru ditunjuk sebagai calon Kapolri untuk melengkapi dokumen yang disampaikan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan data laporan kekayaan yang diakses melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id, Listyo tercatat telah menyampaikannya pada 11 Desember 2020 untuk jenis pelaporan khusus awal menjabat untuk tahun pelaporan 2019.

"Terkait status pengumuman LHKPN yang tercatat tidak lengkap maka sebagai wajib LHKPN, kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dapat dilengkapi saat menyampaikan laporan periodik tahun pelaporan 2020 yang dilakukan mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Ia menyatakan KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Bagi KPK, kewenangan ini senantiasa terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi," ujar Ipi dilansir kantor berita Antara.

KPK berharap LHKPN dapat menjadi instrumen pengawasan yang menimbulkan keyakinan pada diri para penyelenggara negara bahwa laporan mereka diperiksa dan diawasi.

"Harapannya, pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaannya secara jujur, lengkap, dan benar," tuturnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved