Breaking News:

Berita Lamongan

Tak Betah Dikepung Banjir, Warga dan Massa PMII Unjuk Rasa di Pemkab dan DPRD Lamongan

Warga yang sudah bosan menghadapi bencana banjir menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan, begini tuntutan mereka.

SURYA.CO.ID/Hanif Manshuri
Warga Bengawanjero bersama PMII menyegel Kantor Pemkab Lamongan dengan memasang spanduk besar bertuliskan "Kantor ini Disegel oleh Rakyat yang Terendam Banjir" di pintu gerbang Kantor Pemkab Lamongan, Rabu (13/1/2021). 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Lama dikepung banjir akibat luapan anak sungai yang tak mampu menampung curah hujan, warga Bengawanjero, Kabupaten Lamongan, bersama ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan Jawa Timur, Rabu (13/1/2021).

Warga yang sudah bosan menghadapi bencana banjir ini datang bersama para mahasiswa dengan membawa sejumlah tuntutan pada wakil rakyat dan Bupati Lamongan, Fadeli.

Demo dilakukan warga dan para mahasiswa, karena pemerintah dinilai tak serius dalam menangani banjir yang setiap tahun terjadi.

Koordinator aksi, Yoyok, menyebut bahwa Pemkab Lamongan sangat lambat dalam menangani banjir yang sudah menjadi langganan setiap tahun.

"Kami mempertanyakan keseriusan Pemkab Lamongan dalam menangani banjir, karena pompa pembuangan baru diaktifkan ketika ada protes warga, pembersihan eceng gondok juga baru dilakukan saat sudah banjir," kata Yoyok, saat berorasi di depan Kantor DPRD Lamongan, Rabu (13/1/2021).

Pemkab Lamongan juga dinilai gagal memfungsikan sungai, waduk, embung dan rawa sebagai tempat penampungan air, sehingga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi. Akibatnya, bencana banjir tidak dapat dihindari dan terus terjadi setiap tahun saat masuk musim penghujan.

"Pemerintah Kabupaten Lamongan juga gagal dalam pemetaan upaya mitigasi daerah rawan bencana banjir dan penanganannya," tandasnya.

Pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan yang terbagi dalam tuntutan jangka pendek dan tuntutan jangka panjang untuk penanganan banjir.

Tuntutan jangka pendek, pemerintah diminta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk materiil dan non materil. Kemudian normalisasi jangka pendek dalam bentuk pembersihan sungai dari sampah dan enceng gondok, optimalisasi pompa dan pintu air, ganti rugi petambak dalam bentuk asuransi serta dibuatnya posko penanggulangan banjir di daerah terdampak.

Sedangkan tuntutan jangka panjang, di antaranya, peninggian bahu jalan baik dalam naungan Kabupaten Lamongan maupun Provinsi Jawa Timur.

Halaman
123
Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved