Breaking News:

PKB Targetkan 30 Kursi DPRD Provinsi Jawa Timur di Pemilu 2024, Begini Strateginya

Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah: Target kami tersebut cukup realistis, sebab di Pemilu 2004 lalu PKB pernah mendapatkan 31 kursi.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Bobby Constantine Koloway
Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah, saat memberikan penjelasan kepada jurnalis. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencanangkan target tinggi di Pemilu 2024. Minimal, partai berlambang sembilan bintang ini bisa meraih 30 kursi dari total 120 kursi DPRD Jawa Timur (25 persen).

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan PKB saat ini yang baru 25 kursi.

"Target kami tersebut cukup realistis, sebab di Pemilu 2004 lalu PKB pernah mendapatkan 31 kursi," kata Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah di Surabaya, Rabu (13/1/2021).

Di pemilu 2004, PKB memang keluar sebagai pemenang. Persentase kursi PKB mencapai 30 persen (jumlah kursi DPRD Jatim saat itu masih 100 kursi).

Berbeda halnya dengan Pemilu 2019. Sekalipun kursi DPRD meningkat menjadi 120 kursi, jumlah kursi PKB masih berada di peringkat kedua, di bawah PDI Perjuangan.

Di Jawa Timur, PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu 2019 dengan mendapatkan 27 kursi DPRD Provinsi.
"Sehingga, ada target dari forum Muswil agar PKB bisa kembali merebut kemenangan di Pemilu 2024," tegas Anik.

Untuk mewujudkan target tersebut, partai telah menyiapkan sejumlah strategi. Perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyebut lima 5 tugas mensejahterakan masyarakat.

Langkah pertama, meningkatkan khidmat kepada Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang ikut melahirkan dan membesarkan PKB.

"Kami akan selalu konsisten memperjuangkan kalangan pesantren. Di antaranya, dengan memperjuangkan bantuan untuk pesantren dan madrasah, serta insentif untuk guru ngaji. Kemudian, program penguatan dan meningkatkan One Pesantren One Product (OPOP)" kata Anik.

Langkah berikutnya, meneguhkan sikap PKB sebagai partai advokasi. Semua kader harus bisa memastikan warga yang berhak telah menerima program pemerintah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved