Breaking News:

Berita Ekonomi Bisnis

Alasan Forkas Jatim Minta PPKM Tidak Batasi Industri 

Forum Komunikasi Asosiasi Jawa Timur (Forkas Jatim) mendukung beberapa asosiasi-asosiasi pengusaha di Jatim yang keberatannya atas PPKM.

surya.co.id/sri handi lestari
Ketua Umum Forkas, Eddy Widjanarko.  

SURYA.co.id | SURABAYA - Forum Komunikasi Asosiasi Jawa Timur (Forkas Jatim) mendukung beberapa asosiasi-asosiasi pengusaha di Jatim yang keberatannya atas  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membatasi usaha mereka.

Ketua Umum Forkas, Eddy Widjanarko, mengatakan PPKM ini dipaksakan, terutama di wilayah Jatim, tentu akan menghambat kinerja produksi.

"Terutama dalam memenuhi permintaan produk ekspor," kata Eddy, Jumat (8/1/2021).

Apalagi bila industri dipaksa untuk ikut ketentuan terkait dengan Work From Home (WFH) bagi pekerja sebanyak 75 persen, dan hanya 25 persen orang yang bekerja ke kantor.

“Untuk industri itu sulit karena ada orang-orang yang produktif sedang mengejar produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Apalagi sampai 75 persen, saya kira itu sangat tidak fair, karena industri selama ini sudah menjaga dengan protokol kesehatan yang ketat karena kami juga mengejar produksi yang tertinggal sebelumnya,” ungkap Eddy.

Diakui Eddy, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran dan jumlah penderita Covid 19.

Namun tidak dengan memukul rata dalam menerapkan kebijakan yang bisa mengganggu produksi.

"Kami mengusulkan agar pembatasan tidak dilakukan dengan pukul rata seluruh Jatim, mengingat tidak semua daerah berada di zona merah alias saat ini hanya ada 3 daerah," jelas Eddy.

Selain itu, pengetatan sebaiknya lebih kepada protokol kesehatan masyarakat di jalan-jalan, di tempat ramai, dan ditambah menggiatkan peran desa/kampung dari RT/RW nya yang mendapat tugas tambahan untuk menjaga rakyat supaya tidak berkumpul.

Eddy meminta agar tanggung jawab pembatasan atau pengetatan protokol kesehatan tersebut diserahkan kepada pemilik perusahaan sehingga industri tetap dapat beroperasi dengan baik.

“Hingga saat ini pemerintah kota ataupun provinsi belum memberikan informasi detail rencana pembatasan sosial tersebut kepada industri, kami sedang menunggu, dan berharap pembatasan kapasitas sampai 75 persen itu tidak dilakukan,” tandas Eddy.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved