Bawaslu

Bawaslu 3 Daerah di Jatim Siapkan Bukti terkait Gugatan Hasil Pilkada, ini Jadwal Sidang Putusan MK

Badan Pengawas Pemilu di sejumlah daerah di Jawa Timur bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
surya.co.id/bobby constantine
Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Surabaya, Yaqub Baliyya.  

SURYA.co.id, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu di sejumlah daerah di Jawa Timur bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah alat bukti sanggahan pun disiapkan.

Sedang sidang putusan MK akan digelar pada 19-24 Maret 2021.

Tiga daerah tersebut antara lain: Lamongan Banyuwangi, serta Kota Surabaya.

Bawaslu di ketiga daerah tersebut harus menghadapi gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam perkara ini, Bawaslu sebagai pemberi keterangan mulai menyiapkan diri. Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Surabaya, Yaqub Baliyya menyampaikan bahwa pihaknya kini mulai menyiapkan alat bukti yang dibutuhkan.

“Secara khusus, kami menyiapkan alat bukti yang didalilkan pemohon dalam rangka pemberian keterangan dan melakukan pengkodean alat bukti tersebut,” terang Yaqub.

Selain itu, Yaqub mengaku mengumpulkan data pengawasan dan penanganan pelanggaran. "Sekarang sedang pengumpulan data pengawasan, saran perbaikan, maupun rekomendasi mulai tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara sampai tingkat Kota. Termasuk juga data penanganan pelanggaran”, tambahnya.

Pihaknya turut melakukan pendampingan di seluruh Panwascam se-Surabaya. "Kami melakukan pendampingan untuk Panwascam demi menghadapi PHP di MK”, terangnya

Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Lamongan, Soebadar. Pihaknya kini fokus pada penyiapan bukti.

"Kami siapkan bukti menghadapi Perselisihan Hasil di MK. Sebab pada pokoknya nanti yang dapat berbuat banyak di MK kan ya bukti-bukti itu”, tambahnya.

Setelah bukti-bukti didapatkan, pihaknya melakukan identifikasi. "Kemudian diinventarisasi berdasarkan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon. Khususnya berkas permohonan yang sudah diperbaiki oleh pemohon di MK,” jelasnya.

"Pengumpulan bukti-bukti sejauh ini kira-kira sudah 90 persenan. Untuk penyusunan keterangan tertulisnya masih 30 persenan”, pungkasnya.

Sejumlah tim pasangan calon (paslon) di Pilkada se-Jawa Timur resmi memasukkan gugatan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga paslon dari tiga daerah resmi mengajukan permohonan.

Masing-masing untuk Pilkada Kota Surabaya yang dilakukan pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman. Satu lainnya, dilakukan Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy, untuk Pilkada Kabupaten Banyuwangi.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved