Breaking News:

Kejanggalan Status Tersangka Kerumunan, Polisi Diminta Buktikan Orang Terhasut Ucapan Habib Rizieq

Kuasa hukum Rizieq Shihab alias Habiab Rizieq menilai ada kejanggalan dalam penetapan status tersangka eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu.

Editor: Iksan Fauzi
Kolase ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. 

SURYA.co.id | JAKARTA - Kuasa hukum Rizieq Shihab alias Habiab Rizieq menilai ada kejanggalan dalam penetapan status tersangka eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu.

Kejanggalan itu diungkapkan kuasa hukum Rizieq Shihab dalam sidang praperadilan kasus kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (4/1/2021).

Saat sidang, ribuan orang hadir tanpa mengindahkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Sidang itu berlangsung selama 6 jam dan waktu skor selama 1,5 jam. 

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Rizieq Shihab menyampaikan alasan mengajukan gugatan praperadilan kasus kerumunan di Petamburan pada 14 November 2020.

Pada tanggal itu, Rizieq Shihab menggelar pernikahan putrinya keempat sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri ribuan orang. 

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab didampingi kuasa hukumnya, Munarman tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2020). Kedatangan Rizieq Shihab untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan yang terjadi di Petamburan.
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab didampingi kuasa hukumnya, Munarman tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2020). Kedatangan Rizieq Shihab untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan yang terjadi di Petamburan. (Tribunnews/Jeprima)

Perwakilan kuasa hukum Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah menyoroti kekaburan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam kasus tersebut.

Selain itu, tim kuasa hukum dari FPI juga mempertanyakan alasan masuknya Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dalam penetapan Rizieq sebagai tersangka.

Alamsyah Hanafiah menilai, Pasal 160 KUHP merupakan delik materiil yang harus dibuktikan.

Pasal 160 KUHP sendiri berbunyi, "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved