Breaking News:

Berita Lumajang

500 Guru Honorer di Kabupaten Lumajang akan Diajukan Menjadi PPPK

Sebanyak 500 guru honorer di Kabupaten Lumajang akan diajukan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/ahmad zaimul haq
Foto ilustrasi guru mengajar saat pembelajaran tatap muka di sekolah, di tengah pandemi covid-19. 

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Sebanyak 500 guru honorer di Kabupaten Lumajang akan diajukan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Ini setelah Kepala BKN Bima Haria Wibisana memutuskan, pemerintah di Tahun 2022 akan melaksanakan perekrutan guru melalui PPPK.

"Yang sedang kami ajukan kurang lebih ada 500 guru honorer," kata Taufik Hidayat, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Daerah Kabupaten Lumajang, Senin (4/1/2021).

Sebanyak itu adalah para guru honorer yang berusia di atas 35 tahun.

Ia menilai, program tersebut adalah penyelamatan bagi guru honorer yang tak bisa mendaftar ASN karena terkendala faktor umur.

"Semua yang kami ajukan minimal 35 tahun karena itu sebagai syarat dari pusat. Sangat membantu terutama guru honorer yang gak mungkin bisa daftar CPNS," ujarnya.

Dijelaskan Taufik secara garis besar status PPPK dengan ASN ada beberapa poin perbedaan.

Yang pertama jika masa kerja ASN berdasarkan batas usia pensiun (BUP) sedangkan PPPK bergantung pada kontrak kerja yang sesingkatnya 1 tahun.

Ini memungkinkan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan instansi.

Selain itu, jika ASN memiliki tunjangan dana pensiun, status PPPK tidak ada. Namun, honor dan tunjangan PPPK tetap setara dengan ASN.

"Jadi ada dua perbedaan PPPK dengan ASN. Tapi hak setiap bulan (honor dan tunjangan) PPPK sama dengan yang status ASN," jelasnya.

Menurut Taufik, kebijakan anyar ini merupakan terobosan bagus.

Sebab dengan PPPK, BKD bisa menilai kinerja para guru sebelum berstatus ASN.

"Bagus kok itu. Sekarang aja kan banyak PNS yang nyeleweng setelah dilantik. ASemoga ke depan ini (PPPK) tidak berlaku bagi guru saja. Tapi profesi lain yang berhubungan dengan pemerintahan," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved