SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menyidangkan dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Selasa (29/12/2020).

Dalam kasus ini, pelapornya adalah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sedangkan terlapor adalah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji.

Sidang Administrasi mengagendakan Sidang Pemeriksaan Alat Bukti. Sidang dipimpin Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penindakan Pelanggaran, Ikhwanudin Alfianto dan Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Hukum, Data dan Informasi, Purnomo Satriyo Pringgodigdo.

Selain menghadirkan kuasa hukum terlapor maupun pelapor sidang kali ini kali ini juga menghadirkan saksi. 

Adapun saksi yang dihadirkan adalah sejumlah Komisioner KPU Surabaya dan Bawaslu Surabaya. 

Kuasa Hukum Pelapor (KIPP), Ikhwan Fahroji,  menjelaskan sejumlah temuannya di lapangan.

Pihaknya menyorot peran Tri Rismaharini yang sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya yang dinilai menyalahgunakan kewenangan dalam pilkada Surabaya.

Di antara yang dipersoalkan adalah penyebaran brosur yang disebut berisi janji Eri Cahyadi dan Armuji.

Serta surat ajakan untuk mendukung paslon nomor urut 1.

"Kami mempersalahkan materi bahan kampanye yang berada di luar program (calon) dan juga keterlibatan Ibu Risma. Penyebaran bahan kampanye bermuatan dukungan Risma dilakukan di luar cuti kampanye," sebutnya.