Breaking News:

PUSAKA Mendesak Oknum Tiga Pilar 'Penerima Pungli' Dari Tempat Hiburan Ilegal Ditindak

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) Pasuruan Lujeng Sudarto minta tiga pilar usut kasus pungli oknum petugas.

Firman Rachmanudin
Ilustrasi - PUSAKA Mendesak Oknum Tiga Pilar "Penerima Pungli" Dari Tempat Hiburan Ilegal Ditindak 

SURYA.co.id, PASURUAN - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) Pasuruan Lujeng Sudarto mendesak pimpinan tiga pilar yakni TNI, Polri dan Satpol PP untuk menindak tegas anggotanya yang diduga kuat menerima pungutan liar (pungli).

Beberapa waktu lalu, sempat viral dugaan pungli yang diduga didapatkan oknum tiga pilar dari salah satu pengelola komplek pertokoan yang berisikan kafe dan karaoke.

Pada buku tersebut tercatat rincian pengeluaran setoran uang kepada para penerimanya. Besaran uang yang disetor, dari Rp 100.000 hingga Rp 1 juta. 

Pemberian uang tersebut juga disertai nama penerima dan berstempel pengurus paguyuban. Uang ini berasal dari iuran pengelola cafe yang ada di komplek ini.

"Maraknya bisnis hiburan malam ilegal di sejumlah kawasan di Kabupaten Pasuruan, lmenjadi ajang empuk praktek pungli," kata Lujeng, Sabtu (26/12/2020).

Bahkan, dari fenomena terakhir, sejumlah oknum tiga pilar lah yang kecipratan pungli dari pengelolaan tempat hiburan ilegal.

Ia menerangkan, praktek pungli yang dilakukan oknum aparat tiga pilar ini seharusnya diberikan tindakan tegas. Menurut dia, perlu ada tindakan tegas dari kelembagaan yang berwenang.

"Sehingga, praktek pungli tidak akan dianggap tindakan yang lumrah. Bukti dan fakta praktek pungli ini sudah jelas adanya. Sekarang tinggal menunggu tindakan tegas dari pimpinan institusi tiga pilar tersebut,” tegas dia.

Menurut Lujeng, kasus yang terungkap ini merupakan fenomena gunung es atas praktek pungli pada bisnis hiburan ilegal. Hal ini sangat mungkin terjadi pada kawasan hiburan lain yang menjadi ladang empuk praktek pungli.

"Misalnya, di kawasan wisata Tretes. Disana tumbuh subur prostitusi yabg diduga kuat menjadi salah satu sumber praktek pungli, dan kawasan - kawasan lainnya," papar Lujeng.

Disampaikan dia, bisnis hiburan ilegal yang tumbuh ini karena tidak adanya ketegasan Pemkab Pasuruan dalam menerbitkan perizinan. 

Pemerintah melakukan pembiaran berdirinya bisnis hiburan ilegal. Ujung-ujungnya dimanfaatkan oknum aparat melakukan pungli

"Dalam hal perizinan penyelenggaraan hiburan, Pemkab Pasuruan tidak pernah memberikan izin berdirinya rumah karaoke. Namun Pemkab Pasuruan memberikan izin berdirinya cafe dan resto meski didalamnya terdapat hiburan karaoke," tandas dia.

Ia pun menilai, jika Pemkab Pasuruan ambigu dalam menerbitkan izin cafe dan resto. Kenyataannya, cafe dan resto tersebut lebih dominan sebagai rumah karaoke selama ini.

"Saya meminta agar Pemkab Pasuruan bersikap tegas dalam menerbitkan perizinan bisnis hiburan yang juga menjadi hak masyarakat. Regulasi yang telah dibuat juga harus di jalankan untuk menghindari praktek ilegal lainnya," tutup dia. (lih)

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Pipit Maulidiya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved