Bertemu Satpol PP Magetan, Komisi A DPRD Jatim Ingatkan Sinergitas Penegakan Perda Pemrov dan Pemkab

SURYA.co.id |MAGETAN - Komisi A DPRD Jawa Timur menggelar pertemuan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Magetan, Selasa (22/12/2020).

Dalam pertemuan ini, Komisi A menyorot lemahnya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Rombongan Komisi A disambut Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan, Andri Rahman H.

Dalam laporannya, Andri menyampaikan sejumlah kerja dan capaian. Di antaranya, penertiban PKL, lokalisasi, hingga soal tambang.

"Kami berkoordinasi dengan Satpol-PP Provinsi untuk penegakan sejumlah perda yang dibuat Pemrov," kata Andri.

Namun, karena terbatasnya jumlah personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dana, seringkali penegakan hukum jadi terkendala.

Misalnya, untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan.

"Untuk menegakkan protokol kesehatan, kami lebih himbauan daripada memberikan sanksi. Kehadiran kami di tengah masyarakat sudah seringkali membuat masyarakat lebih perhatian terhadap penerapan protokol kesehatan," katanya.

Selain itu, pihaknya juga melaporkan pengawasan pengelolaan limbah di  Lingkungan Industri Kulit (LIK) Kabupaten Magetan. Menurut Andri, LIK pada akhirnya kini ditutup.

Andri menambahkan, selain dengan Satpol PP di tingkat  provinsi pihaknya juga berkoordinasi dengan kawan di Kepolisian hingga TNI untuk penegakkan Perda.

"Khususnya, dalam pengamanan aset milik Pemrov," tetangnya.

Di sisi lain, Perwakilan Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo berharap sinkronisasi produk hukum dan keputusan yang harus ditingkatkan. 

Ia mencontohkan sejumlah Perda milik Pemrov yang bersinggungan dengan Pemda, mulai pertambangan hingga pengelolaan limbah.

Penegakan sejumlah Perda tersebut melakukan kerja bersama, baik oleh Satpol-PP provinsi maupun kabupaten.

"Misalnya, untuk penertiban pertambangan ilegal. Perda yang dibuat oleh Pemrov sudah seharusnya ikut dikawal oleh Pemda," kata Freddy.

Freddy menyoroti sinkronisasi pemerintah provinsi dan kabupaten.

"Misalnya tambang, persoalan lintas batas, termasuk aset kewenangan Provinsi yang ada di Magetan," katanya.

"Karena lokusnya ada di Kabupaten Magetan maka sudah seharusnya Satpol-PP provinsi berkoordinasi dengan teman-teman di Magetan," kata politisi Golkar ini.

Ia mencontohkan kabar penutupan LIK yang disebut Freddy tanpa sepengetahuan Pemrov dan DPRD.

"Beberapa waktu lalu, teman-teman Komisi B DPRD Jatim baru saja bertemu  dengan Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan untuk mengurai persoalan limbah," kata Freddy.

"Tentu, Informasi soal penutupan LIK mengagetkan dan menjadi atensi kami. Ini lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Magetan," lanjutnya.

Selain Freddy, hadir pula Anggota Komisi B lainnya, Bambang Juwono, Gunawan, Riyadh Rosyadi, Muzamil Syafi'i, Siadi, Kholiq, dan Ahmad Tamim.

Kemuidian, MI Andy Firasadi, Diana Amaliyah Verawatiningsih, Heri Setiawan, Yordan M Batara Goa, dan AIsyah lilia Agustina.