Breaking News:

Pilkada Surabaya 2020

Hasil Pilkada Surabaya 2020 Real Count KPU Eri Cahyadi Menang, Ini Strategi Hadapi Gugatan di MK

Berikut hasil Pilkada Surabaya 2020 menurut real count KPU melalui laman www.pilkada2020.kpu.go.id, Senin (21/12/2020).

Kolase SURYA-Ahmad Zaimul Haq/Timses Maju untuk Surya.co.id
Ilustrasi - Hasil Pilkada Surabaya 2020 menurut real count KPU melalui laman www.pilkada2020.kpu.go.id, Senin (21/12/2020). 

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut hasil Pilkada Surabaya 2020 menurut real count KPU melalui laman www.pilkada2020.kpu.go.id.

Ditilik terakhir kali pada Senin (21/12/2020) pukul 09.00, Eri Cahyadi - Armuji unggul dari Machfud Arifin - Mujiaman.

Sementara itu, pihak Eri Cahyadi mempersiapkan strategi untuk menghadapi gugatan pesaingnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berikut hasil Pilkada Surabaya 2020 menurut real count KPU di www.pilkada2020.kpu.go.id, Senin (21/12/2020).

- Eri Cahyadi - Armuji mendapkatan 57,0 persen atau 598.029 suara.

- Machfud Arifin - Mujiaman mendapatkan 43,0 persen atau 451.232 suara.

Hasil Pilkada Surabaya 2020 menurut real count KPU di www.pilkada2020.kpu.go.id
Hasil Pilkada Surabaya 2020 menurut real count KPU di www.pilkada2020.kpu.go.id (www.pilkada2020.kpu.go.id)

Baca juga: Gus Yani Peraih Suara Terbanyak Pilkada Gresik 2020 Ajak Semua Elemen Bersatu 

Baca juga: KPU Tegaskan hingga kini Belum Ada Gugatan dari Tim Paslon terkait Hasil Pilkada Tuban 2020

Baca juga: Hasil Pilkada Surabaya 2020 dan 18 Wilayah Jatim Menurut Real Count KPU, Lihat Calon Bupati Kotamu

Penghitungan suara tersebut berdasarkan data dari total 5.184 KPU di Surabaya atau sudah 100 persen.

Untuk melihat data detail perolehan suara per wilayah di Surabaya, dapat menyimak melalui link berikut ini.

>> www.pilkadap2020.kpu.go.id <<

Strategi Tim Eri Cahyadi Hadapi Gugatan di MK

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi -Armuji (ErJi) menghormati rencana Machfud Arifin dan Mujiaman yang akan membawa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

ErJi siap mengikuti mekanisme yang berlaku.

"Kami akan ikuti mekanisme hukumnya. Prinsipnya, kami pasrahkan kepada tim hukum pemenangan kami, juga dari PDI Perjuangan dan partai pendukung," kata Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat (18/11/2020).

Armuji menambahkan hal senada. "Kami menghormati apa pun yang menjadi rencana mereka," kata Armuji dikonfirmasi terpisah. 

Sementara itu, PDI Perjuangan siap menghadapi gugatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Machfud Arifin dan Mujiaman Sukirno (Maju) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai pengusung Eri Cahyadi dan Armuji ini menyiapkan berbagai bukti dugaan pelanggaran tim pasangan Maju.

Hal ini disampaikan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Dugaan pelanggaran itu di antaranya: pembagian sembako, sarung, baju, hingga uang saat kampanye.

Bukti-bukti dugaan pelanggaran tersebut akan dibeberkan  di sidang MK. Apabila, Machfud-Mujiaman menggugat kemenangan yang diraih pasangan Eri Cahyadi-Armudji.

"Bukti yang kami terima berdasarkan laporan masyarakat. Mereka pun siap jadi saksi," kata Tomuan Sugiarto dari BBHAR DPC PDIP Surabaya, Minggu (20/12/2020).

"Seluruh dugaan pelanggaran yang berjumlah puluhan perkara juga sudah kami laporkan ke Bawaslu. Semua itu akan jadi senjata kami di MK," lanjutnya.

Tomuan melanjutkan, dugaan pelanggaran tersebut bertujuan mempengaruhi masyarakat untuk memilih Maju. Bahkan, hal ini disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung massif.

Bahkan, bagi-bagi uang, banyak  ditemukan pada malam hari sebelum coblosan.

"Warga yang menerima sembako wajib melampirkan KTP Surabaya, lalu ada yang bilang datanya akan diinput dalam aplikasi," ujar Tomuan.

Tomuan menilai, seharusnya MK tidak perlu memproses gugatan MA-Mujiaman. Sebab, selisih suara di Pilkada Surabaya sangat tebal, yaitu hampir 14 persen.

“Andai kata kemenangan Eri-Armuji sangat tipis, misal hanya unggul 0,5 persen, perselisihan hasil Pilkada lebih rasional untuk dilakukan,” katanya.

Hal ini mengacu pada Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pilkada kabupaten/kota.

Untuk Surabaya yang memiliki lebih dari 1 juta jiwa bisa digugat bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Meski MK tetap membuka ruang gugatan dengan melihat bukti permulaan, kata Tomuan, gugatan Machfud-Mujiaman dinilai tak rasional.

"Kalau memang selisihnya tipis, misalnya pun 0,8 persen, atau bahkan 2 persen, kemudian dinilai ada pelanggaran, masih rasional untuk disengketakan," katanya.

"Bagaimana membangun kerangka logika bahwa selisih tebal 14 persen atau 145.000 suara itu dituduh hasil kecurangan?” ujar Tomuan.

Tomuan percaya MK akan bersikap adil dan obyektif dengan menolak gugatan Machfud-Mujiaman.

“Kami percaya majelis hakim yang mulia di MK akan menolak bila memang Machfud-Mujiaman mengajukan gugatan,” ujarnya.

Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved