Breaking News:

Pilbup Mojokerto 2020

Jelang Pencoblosan, Bawaslu Mojokerto Bentuk 6 Tim Patroli Pengawasan Anti Politik Uang

Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan anti politik uang selama masa tenang di seluruh wilayah, di Kabupaten Mojokerto.

SURYA.CO.ID/Mohammad Romadoni
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asyat. 

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan melakukan patroli pengawasan anti politik uang (Money Politics) selama masa tenang menjelang pemungutan suara Pilbup Mojokerto 2020 pada 9 Desember.

Kegiatan patroli pengawasan itu bertujuan untuk mengantisipasi potensi maupun indikasi terkait pelanggaran money politics.

"Kami ada instruksi patroli pengawasan Anti Politik Uang selama masa tenang," ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asyat, Sabtu (5/12/2020).

Asyat mengatakan, Bawaslu telah membentuk tim khusus untuk melaksanakan patroli pengawasan anti politik uang. Adapun mekanismenya adalah mereka akan mengendarai kendaraan melakukan patroli anti politik uang di 18 kecamatan, di Kabupaten Mojokerto.

"Kami ada membentuk enam tim yang berpencar sesuai dengan pembagian wilayah," jelasnya.

Menurut Asyat, Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga dibantu dengan adanya Timsus Anti Money Politik dari Polri yang merupakan ikhtiar dalam pencegahan pelanggaran Pilkada.

"Jadi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bagian proses penanganan pelanggaran pidananya," ucap Asy'at.

Apabila ditemukan pelanggaran politik uang, lanjut Asy'at, Bawaslu akan menindak tegas dan jika terbukti maka Paslon dapat didiskualifikasi di Pilbup Mojokerto 2020.

Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon apabila terbukti melakukan politik uang. Sehingga Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

"Jika itu dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," tegasnya.

Ditambahkan Asyat, pelanggaran politik uang dalam hukuman pidana berlaku bagi pemberi dan penerima uang.

"Spesifiknya pasal 187 huruf a ayat satu dan dua, pemberi maupun penerima politik uang akan sama-sama disanksi, berupa pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Selain itu, pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar," tandasnya.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved