SURYA.CO.ID, MALANG - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara melakukan serangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Malang. Di antaranya menggelar koordinasi teknis dengan Koordinator Program Keluarga Harapan, dan menyalurkan bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Mensos melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga beranjangsana dan menyalurkan bantuan sembako ke kediaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Pakis, Sabtu (5/12/2020) pagi ini. Pada malam hari sebelumnya, Mensos Juliari menyerahkan bantuan 13.121 paket sembako kepada 29 LKS di Kabupaten Malang.

Dengan total bantuan senilai Rp 1.624.200.000, Mensos berharap bantuan ini bisa meringankan sebagian beban masyarakat terdampak pandemi, khususnya di Kabupaten Malang.

“Bantuan merupakan bukti langkah nyata pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan rakyat terdampak pandemi mendapatkan bantuan,” kata Mensos Juliari, saat menyerahkan bantuan secara simbolik kepada perwakilan penerima bantuan di Kota Malang, Jumat (4/12/2020), malam.

Dari total 29 LKS yang menerima bantuan kali ini, sebanyak 13 merupakan pondok pesantren dan sisanya merupakan koperasi karyawan.

Kedatangan Mensos ke Malang merupakan rangkaian kunjungan Mensos setelah pada siang harinya ia menyapa masyarakat di wilayah terluar, tertinggal dan terpencil di Kalimantan Selatan. Kepada perwakilan masyarakat yang ia temui, ia memastikan pemerintah segera menyalurkan bantuan kepada kelompok masyarakat yang belum tersentuh bantuan.

Mensos Juliari menambahkan, pada prinsipnya langkah pemerintah sejalan dengan konstitusi yakni untuk melindungi masyarakat.

"Tugas kami ini apakah eksekutif, legislatif, di pusat atau di daerah adalah untuk memastikan memenuhi kepentingan masyarakat," katanya.

Itu di saat normal, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang.

"Karena kami menganut ajaran negara kesejahteraan, bukan negara kapitalis. Artinya negara berperan aktif memastikan masyarakat menerima bantuan di saat sulit seperti sekarang," katanya.

Ia meminta masyarakat tidak ragu. Sebab pada dasarnya aparat pemerintah, anggota DPR dan juga pendamping, merupakan pelayan masyarakat.