Breaking News:

Pemkab Nganjuk

Pemkab Nganjuk mulai Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja untuk TPP ASN Tahun 2021

Pemkab Nganjuk mulai mempersiapkan penerapan kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatus Sipil Negara (ASN) tahun 2021.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Parmin
surya.co.id/a
Kepala BDK Kabupaten Nganjuk, Sopingi 

SURYA.CO.ID | NGANJUK - Pemkab Nganjuk mulai mempersiapkan penerapan kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatus Sipil Negara (ASN) tahun 2021. Ini setelah TPP akan diberikan kepada ASN berdasarkan kombinasi prestasi kerja dan kedisiplinan kinerja.

Kepala BKD Kabupaten Nganjuk, Sopingi menjelaskan, sebelumnya TPP ASN yang mulai diberikan sejak tahun 2017 tersebut berdasarkan beban kerja yang dihitung menurut kedisiplinan kehadiran kerja dan kinerja organisasi.

"Adanya perubahan kebijakan aturan pemberian TPP PNS mulai tahun 2021 itu yang saat ini sedang disosialisasikan kepada seluruh PNS. Nantinya setiap PNS atau ASN harus menyusun rencana kinerja dan melaporkan hasil kerja melalui aplikasi e-Kinerja," kata Sopingi, kemarin.

Ditambahkan Analis Kinerja BKD Kabupaten Nganjuk, M Bagus Panuntun mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan pelatihan dan pembinaan kepada para ASN di Kabupaten Nganjuk untuk persiapan penerapan kebijakan TPP tahun 2021.

Yakni dengan melatih ASN mempelajari sistem informasi berorientasi kinerja atau dikenal dengan aplikasi e-Kinerja ASN Nganjuk.

"Para ASN diharapkan mampu mengoperasikan aplikasi e-Kinerja selangkah demi selangkah agar tidak terjadi kesalahan pengisian data di aplikasi," ucap Bagus.

Dikatakan Bagus Panuntun, sejumlah langkah dalam pengisian data ke aplikasi e-Kinerja mulai dari perjanjian kerja (PK) hingga sasaran kinerja pegawai (KSP) yang harus diisi sebagai komponen utama pengukuran kinerja ASN.

Dengan demikian sedikit mungkin dihindari terjadinya kesalahan pengisian data tersebut.

Sementara Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk, Eko Sutrisno mengatakan, pengisian data ke sistem aplikasi e-Kinerja membutuhkan kerjasama antara Bagian Organisasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"SKP yang diinput dalam e-Kinerja basisnya uraian tugas dan hasil tugas yang disusun dalam Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) yang dikoordinasikan Bagian Organisasi. Makanya harus ada kerjasama antar dua OPD dalam kebijakan TPP ASN tahun 2021 tersebut," tutur Eko Sutrisno. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved