Mahasiswa dan Ormas Desak Tindak Tegas Kampanye Hitam di Banyuwangi

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Perwakilan kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beraudiensi ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi, Senin (23/11/2020).

Kedatangan mereka untuk meminta Bawaslu Banyuwangi menindak tegas temuan serta laporan tentang praktik kampanye hitam (black campaign) dalam Pilbup Banyuwangi 2020.

Naufal Witartono, perwakilan aktivias mahasiswa mengatakan, Pilbup Banyuwangi 2020 haruslah menjadi ajang adu gagasan, visi-misi dan program dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.

Menurut mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Banyuwangi tersebut, gerakan spontanitas ini adalah klimaks kekecewaan terhadap kondisi politik Pilkada Banyuwangi, yang telah diwarnai kampanye hitam yang menyudutkan salah satu pasangan calon.

“Pilkada harus menjadi momentum yang berbahagia. Jangan gunakan cara-cara buruk dengan menyebarkan kampanye hitam," kata Presiden Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unair Banyuwangi itu.

Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zamroni menambahkan, praktik kampanye hitam dapat merusak marwah demokrasi dan merugikan masyarakat.

“Kami mendesak Bawaslu Banyuwangi tetap bekerja profesional, tetap netral dan berani menindak tegas segala bentuk praktik kampanye hitam,” katanya.

Ketua LSM Solidaritas Masyarakat Transparansi (Somasi), Suparmin, menilai praktik kampanye hitam di Pilbup Banyuwangi 2020 Banyuwangi sudah sangat mengkhawatirkan.

Menurutnya, jika dibiarkan terus berlanjut bisa berpotensi menimbulkan perpecahan hingga konflik di masyarakat.

“Kampanye hitam bisa mengganggu kondusivitas masyarakat serta stabilitas keamanan, maka harus kita lawan,” tegas Ketua LSM yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) LSM Macan Putih ini.