Breaking News:

UMK Surabaya 2021

UMK Surabaya 2021 dan UMK Jatim 2021 Kabarnya Sudah Ditetapkan Gubernur Jatim, Ini Harapan Buruh

UMK Surabaya 2021 dan UMK Jatim 2021 Kabarnya Sudah Ditetapkan, Buruh Berharap Angkanya Jangan Sampai di Bawah 5 Persen

hai.grid.id
ilustrasi UMK Surabaya 2021 dan daerah lain sudah ditetapkan 

SURYA.co.id, Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah memutuskan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2021 naik tapi para buruh sampai sekarang belum mengetahui berapa nilai dari penetapan UMK itu.

Nuruddin Hidayat, Wakil Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, dalam keterangan press rilis, Minggu Malam (22/11/2020), mengatakan kenaikan UMK jangan sampai di bawah 5 persen.

"Kami mencurigai, penetapan UMK tahun 2021 di Jatim tidak mengakomodir aspirasi buruh, yang tergabung ke dalam Aliansi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Jawa Timur, yang disampaikan pada saat aksi demonstrasi di Kantor Gubernur, Kamis, 19 November lalu," ujarnya.

Apabila hal tersebut tidak sesuai dengan aspirasi para pekerja, lanjut Nuruddin, Gubernur tidak peka terhadap kondisi ekonomi di tengah pandemi seperti saat ini

"Justru telah menerapkan politik upah murah. Karena kenaikan upah sebesar 5% itu sejatinya bukan kenaikan upah untuk meningkatkan daya beli.

Tetapi hanya sebatas penyesuai nominal yang tereduksi akibat adanya Permenaker 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak," jelasnya.

Pasalnya, kata Nuruddin, dalam Permenaker tersebut, memang secara kuantitas terdapat penambahan jumlah komponen KHL jika dibandingkan dengan Permenaker No. 21 Tahun 2016, yang semula sejumlah 60 item KHL menjadi 64 item KHL. Namun dari segi kualitas mengalami penurunan.

"Misal gula pasir yang sebelumnya dijatah 3 Kg dikurangi menjadi 1,2 Kg, Minyak Goreng yang semula dijatah 2 Kg dikurang menjadi 1,2 Kg, Buah-buahan awalnya 7,5 Kg dikurangi menjadi 4,5 Kg, perubahan item Mukenah diganti menjadi al Qur’an atau Kitab suci.

Jika kualitas komponen KHL tersebut dikonversikan menjadi nominal, maka upah pekerja berpotensi mengalami penurunan sebesar Rp 245 ribu," jelasnya.

Merespon hal tersebut, buruh berencana melakukan aksi demonstrasi kembali sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan Gubernur. Mereka juga mempertimbangkan melakukan gugatan hukum terhadap SK Gubernur tentang UMK Tahun 2021 di Jawa Timur

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved