Breaking News:

Berita Jember

Selama Pilkada, Plt Bupati Jember Telah Instruksikan ASN Menjaga Netralitas

para ASN diminta menjaga netralitas serta tetap memberikan pelayanan publik secara baik dan optimal

surya/sri wahyunik
Pejabat di lingkungan Pemkab Jember mengikuti webinar tentang netralitas ASN yang digelar KASN, Jumat (20/11/2020) 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah melakukan beberapa hal untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di masa Pilkada Jember 2020.

Hal itu ditegaskan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Jember, Hadi Mulyono usai mengikuti webinar tentang netralitas ASN di ruang rapat Kantor Pemkab Jember, Jumat (20/11/2020).

Webinar itu digelar oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA).

Dari Pemkab Jember, yang mengikuti webinar antara lain Asisten Bidang Pemerintahan Hadi Mulyono, Kepala BKPSDM Ruslan Abdul Gani, dan staf ahli Widi Prasetyo.

Ketua KASN, Agus Pramusinto yang memberikan sambutan di acara tersebut menegaskan, ASN tetap memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung. "Tetapi itu di bilik suara, tidak boleh dukung mendukung. Dan aturan itu sudah jelas," ujar Agus.

Agus berpesan kepada para ASN di seluruh daerah yang menggelar Pilkada pada Desember nanti, untuk menjaga netralitas serta tetap memberikan pelayanan publik secara baik dan optimal.

Sedangkan Hadi Mulyono memastikan, kepala daerah Pemkab Jember telah melakukan berbagai hal untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Jember.

"Seperti ketika awal menjabat, Pak Plt (Plt Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief) langsung menggelar apel, dan menekankan tentang netralitas ini. Beliau telah menginstruksikan supaya PNS Pemkab Jember netral di masa Pilkada," ujar Hadi.

Selain itu, Plt bupati juga sudah membuat surat edaran kepada pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jember. Surat itu berisi tentang seruan netralitas ASN di Pilkada Jember 2020.

Plt Bupati Jember benar-benar menjaga isu netralitas ini untuk menjaga kondusivitas wilayah, terutama di masa Pilkada. Apalagi juga sudah ada aturan tegas, kalau PNS dilarang untuk dukung mendukung calon kepala daerah.

Sementara di lingkungan Pemkab Jember telah ada tiga orang PNS yang mendapatkan teguran dari KASN. Bahkan ketiganya diminta untuk menerapkan hukuman disiplin sedang, karena terindikasi terlibat dalam aksi dukung mendukung calon kepala daerah. ****

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved