Breaking News:

Berita Gresik

Rombak Budaya Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab Gresik Terbaik di Jatim

Piagam itu mengapresiasi komitmen Pemkab Gresik karena melakukan perubahan budaya kerja menuju modernisasi Pengadaan Barang/Jasa

surya/mochamad sugiyono
Sekda Kabupaten Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno mewakili Bupati Gresik menerima piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (19/11/2020). 

SURYA.CO.ID, GRESIK - Pengelolaan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah selalu menuntut transparansi dan komitmen tinggi, agar tidak berdampak hukum ketika terjadi kesalahan.

Berkat komitmennya melakukan perubahan budaya kerja dalam pengadaan barang dan jasa itu, Pemkab Gresik meraih peringkat terbaik tingkat regional.

Penghargaan tingkat Regional Provinsi Jawa Timur itu diterima Sekda Kabupaten Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam Launching Ceremony Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) di Dyandra Convention Center Jalan Basuki Rahmad Surabaya, Kamis (19/11/2020) lalu.

Piagam itu tidak sekadar mengapresiasi komitmen Pemkab Gresik karena melakukan perubahan budaya kerja menuju modernisasi Pengadaan Barang/Jasa, tetapi juga berkat upaya meningkatkan peran serta pelaku UMK Jawa Timur 2020.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi, kepemimpinan selama Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, pengadaan barang/jasa mengalami modernisasi dan selalu update sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Dengan diterimanya penghargaan tersebut, maka sesuai mandat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berarti belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Gresik harus ditingkatkan lagi," kata Reza dalam rilisnya.

Menurut Reza, indikator lain penilaian meliputi kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa yang telah mencapai tingkat tertentu. Indikator tersebut yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

“Pemkab Gresik dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Termasuk secara aktif menyelenggarakan uji kompetensi untuk pejabat fungsionalnya. Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” imbuhnya.

Lebih lanjut Reza menegaskan, inovasi harus dilakukan lebih banyak lagi dan tranparansi harus makin ditingkatkan. "Yaitu inovasi untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa," katanya. ***

Penulis: Sugiyono
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved