Breaking News:

Berita Nganjuk

Komisi E DPRD Jatim Kritik Pemprov, Infrastruktur Pendidikan SMA/SMK Kurang Perhatian

Laporan itu berkutat pada kurangnya perawatan atau penambahan infrastruktur pendidikan SMA dan SMK.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ida Bagus Nugroho menggelar pertemuan dengan warga Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk dalam rangka Reses serap aspirasi warga, Rabu (11/11/2020). 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Pemprov Jawa Timur diminta bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan SMK, khususnya sekolah negeri. Terutama dalam bidang bantuan infrastruktur Pendidikan SMA dan SMK yang dinilai kurang maksimal dan memenuhi kebutuhan.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ida Bagus Nugroho mengatakan, pihaknya menerima banyak masukan dan laporan dari masyarakat di wilayah dapil 11 Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten/Kota Madiun.

Laporan itu berkutat pada kurangnya perawatan atau penambahan infrastruktur pendidikan SMA dan SMK. Padahal, sarana infrastruktur pendidikan tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan SMA dan SMK.

"Ini menjadi perhatian serius kami, karena dengan infrastruktur pendidikan yang kurang atau menurun, membuat prestasi SMA atau SMK itu ikut turun. Kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi di Jawa Timur," kata Nugroho usai menggelar Reses III Tahun 2020 di Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Rabu (11/11/2020).

Dijelaskan Nugroho, perubahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan SMK ke Provinsi Jawa Timur, seharusnya betul-betul diikuti dengan langkah-langkah menuju lebih baik.

Bukan sebaliknya, kualitas pengelolaan SMA dan SMK menjadi menurun. Bahkan, jangan sampai ada kecenderungan pembiaran dalam pengelolaan sekolahi.

"Kasihan anak didik di SMA dan SMK, menjadi turun prestasinya karena kurangnya perhatian dalam hal pengelolaan oleh provinsi," ucap politisi PDIP tersebut.

Di samping itu, diungkapkan Nugroho, untuk tenaga pengajar di SMA dan SMK juga harus mendapat perhatian lebih dari Pemprov Jawa Timur. Ini karena keberadaan tenaga pengajar PNS di SMA dan SMK masih sangat kurang, dan terpaksa kekurangan titu diisi oleh Guru THL atau honorer daerah.

Namun tenaga guru bantuan tersebut tidak diimbangi dengan insentif yang diterima. Akibatnya kesejahteraan tenaga pengajar juga tidak maksimal.

"Kalau sudah begitu, bagaimana kualitas pendidikan SMA dan SMK di Jatim semakin baik saat banyak kekurangan dalam kegiatan pendidikan itu sendiri," ucap Nugroho.

Karena itu, Komisi E bidang Kesra DPRD Provinsi Jawa Timur akan berupaya membicarakan kondisi tersebut dengan dinas terkait di Pemprov Jatim. Apalagi dalam waktu dekat akan ada pembahasan KUA PPAS tahun 2021.

Sehingga akan dipertanyakan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan SMA dan SMK di Jatim, seperti apa dan untuk apa saja.

"Kami akan coba lihat dari pembahasan KUA PPAS nanti, bila anggaranya dirasa minim maka kami siap meminta kenaikan. Itu demi kualitas pendidikan SMA dan SMK di Jatim yang semakin baik," tuturnya. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved