Breaking News:

Pemprov Jatim

Gubernur Khofifah Telah Tindaklanjuti Rekomendasi KASN, Beri Sanksi ASN Tak Netral di Pilkada

Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara terkait ASN yang melanggar netralitas Pilkada dalam telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Nur Kholis 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait adanya ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang melanggar netralitas dalam Pilkada Serentak 2020 telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Nur Kholis, Senin (2/11/2020), tindak lanjut atas rekomendasi KASN telah dilakukan dengan pemberian sanksi.

Kholis mengatakan, memang ada sejumlah ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Pertama yaitu mantan Kepala Bakowil Pamekasan Fattah Jasin yang saat ini berkontestasi sebagai calon Bupati Sumenep.

Kemudian kedua pelanggaran netralitas juga dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Setiajit yang saat ini berkontestasi sebagai calon Bupati Tuban.

Disampaikan Kholis, keduanya telah diproses oleh Pemprov Jatim untuk diberikan sanksi. Namun belum sampai tuntas, karena keduanya memutuskan untuk mundur sebagai ASN.

“Sudah diproses sebenarnya untuk penjatuhan sanksi. Akan tetapi di tengah proses pemeriksaan, keduanya kemudian mengajukan pengunduran diri dari ASN,” ungkap Kholis.

Selain dua ASN tersebut, Kholis menjelaskan, bahwa ada pula yang dalam rekomendasi KASN yang telah ditindaklanjuti. Yaitu mantan Kasie SMA Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di Bangkalan, Firmansyah Ali.

Dalam rekomendasi tersebut dituliskan, bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran netralitas ASN dalam kontestasi di Pilwali Kota Surabaya. Karena itu, KASN memberikan rekomendasi agar yang bersangkutan dijatuhi sanksi hukuman.

“Dalam prosesnya kami sudah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap yang bersangkutan dengan meminta maaf secara terbuka. Yaitu lewat media sosial selama 14 hari berturut-turut,” jelas Kholis.

Lebih lanjut Kholis menegaskan, bahwa seluruh tindak lanjut dari rekomendasi KASN berupa pemberian sanksi tersebut telah dilaporkan pada KASN oleh BKD Jawa Timur.

Dengan begitu seharusnya Mendagri tidak sampai memberikan surat teguran pada gubernur lantaran dianggap belum melaksanakan rekomendasi KASN. Kholis menduga bahwa bisa jadi laporan tersebut belum sampai ke Kemendagri.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur sebanyak 67 kepala daerah di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, salah satu yang ditegur adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dalam teguran tersebut, Tito meminta agar kepala daerah segera menindaklanjuti rekomendasi dari KASN dalam waktu tiga hari ini.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved