Breaking News:

Berita Surabaya

Bakal Jadi Percontohan, Ratusan UPK di Jatim Segera Bertransformasi ke BUMDesma

Abdul Halim Iskandar akan datang langsung ke Jawa Timur untuk melakukan peresmian ratusan UPK di Jatim menjadi BUMDes Bersama.

Foto humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berdialog dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Kantor Kemendes PDTT Kamis (15/10/2020). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut Jawa Timur dijadikan pilot project oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk transformasi unit pelaksana kegiatan (UPK) menjadi BUMDes Bersama (BUMDesma).

Rencananya akhir bulan ini Mendes Abdul Halim Iskandar akan datang langsung ke Jawa Timur untuk melakukan peresmian ratusan UPK di Jatim menjadi BUMDes Bersama.

Pasalnya, hal tersebut telah disampaikan Mendes pada Khofifah setelah kemarin bertemu di Kantor Kemendes di Kalibata Jakarta.

“Insyaallah tanggal 21 Oktober 2020 mendatang Mendes akan meresmikan 147 UPK dari 500 sekian di Jatim, tentu ini akan menjadi penggerak ekonomi lini paling bawah saat recovery economy pasca setelah proses panjang yang kita berjuang selama pandemi,” kata Khofifah, Sabtu (17/10/2020).

Ia berterima kasih pada Mendes yang telah memberikan prioritas untuk UPK di Jatim dan ia berharap pilot project di Jatim ini akan menjadi penguatan dari pergerakan ekonomi di tingkat bawah karena UPK ini basisnya adalah kecamatan.

Untuk itu, Khofifah berharap agar program ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak demi mendukung pemulihan ekonomi di tengah dampak pandemi covid-19.

“Kita mohon doa agar semua dilancarkan dan program ini bisa menjadi pendorong ekonomi dari tingkat bawah,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam wawancara usai pertemuan dengan Gubernur Khofifah di Kementerian Desa PDTT, Menteri Abdul Halim Iskandar menyampaikan transformasi UPK menjadi BUMDesma akan diterapkan pertama kali di Jawa Timur sebagai pilot project.

Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam salah satu klausul di omnibuslaw UU Cipta Kerja dimana BUMDes akan menjadi badan hukum. Regulasi ini diyakini akan membuat pergerakan BUMDes lebih terukur dan lebih terpantau.

“Banyak yang bisa kita lakukan termasuk yang diawali di Jatim nanti yaitu transformasi UPK dengan total aset Rp 1,7 trilliun se Jatim yang berproses tranformasi ke BUMDesma tingkat kecamatan untuk melanjutkan pelaksnaan dan bergulir dengan pengawasan dari OJK,” tegas Halim.

Dengan begitu maka jalannya kegiatan pengelolaan dana bergulir akan lebih terukur, lebih profesional untuk dipertanggungjawakan karena ada sistem pengawasan yang jelas.

Meski hal ini sudah lama berjalan, namun sejauh ini jalannya kegiatan tersebut belum memiliki struktur yang jelas.

“Oleh sebab itu kita akan mulai dari Jawa Timur untuk tranformasi 147 UPK dari total 500 an di Jatim menjadi BUMDesma,” tegas Halim.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved