Breaking News:

Berita Bondowoso

Pemkab Bondowoso Sikapi UU Cipta Kerja: jika Ada Pasal Memberatkan Masyarakat Diminta Duduk Bersama

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja.

surya.co.id/danendra kusumawardana
Jajaran Pemkab Bondowoso mengikuti video conference dengan Kemendagri terkait sosialisasi Omnibus Law Cipta Kerja, Rabu (14/10/2020). 

SURYA.co.id |BONDOWOSO - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sosialisasi tersebut dilakukan melalui video conference dengan seluruh jajaran Pemkab Bondowoso, Rabu (14/10/2020).

Sosialisasi kali ini dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.

Tito menjelaskan poin-poin di dalam UU Cipta Kerja, di antaranya terkait jam kerja dan kehutanan.

Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan Omnibus Law merupakan upaya pemeritah untuk memberikan ruang kepada investor masuk ke Indonesia. Selain itu juga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Informasi yang beredar di media sosial banyak yang hoaks," katanya.

Ia menilai, adanya UU Cipta Kerja membuat regulasi diberbagai instansi disederhanakan menjadi satu.

"Contohnya tentang nelayan, semula banyak ke parlemen, sekarang cukup ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," paparnya.

Pemkab Bondowoso, lanjut Irwan, bakal menyiapkan diri dalam menyambut Omnibus Law Cipta Kerja, terutama dalam bidang perizinan dan penanaman modal.

"Kami akan memberikan kemudahan-kemudahan salah satunya dalam perizinan dan penanaman modal," imbuhnya.

Ia meminta masyarakat duduk bersama dengan pemerintah daerah bila terdapat pasal yang memberatkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

"Pemerintah daerah akan menyampaikan ke pemerintah pusat, pasal mana yang dianggap memberatkan," pungkasnya. 

Penulis: Danendra Kusumawardana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved