Berita Jember

Jajaran Eksekutif dan Legislatif Pemda Jember Akui Tak Tahu Isi Naskah UU Cipta Kerja

Pertemuan antara jajaran Forpimda Kabupaten Jember dengan beberapa elemen penolak Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020)

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Parmin
surya.co.id/sri wahyunik
Pertemuan antara jajaran Forpimda Kabupaten Jember dengan beberapa elemen penolak Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020). 

Surya.co.id | JEMBER -  Jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Jember belum mengetahui naskah UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu disahkan oleh pemerintah pusat.

Jajaran eksekutif dan legislatif belum mengetahui isi dari naskah final UU yang memicu penolakan dari sejumlah elemen di Indonesia tersebut.

Hal ini terungkap ketika Pemkab Jember mengundang sejumlah elemen penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020).

Sejumlah elemen penolak UU tersebut, juga beberapa rektor perguruan tinggi di Jember memenuhi undangan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Plt Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember Mahrus Sholih meminta supaya unsur pemerintah di Pemda Jember memberikan sikap tegasnya terhadap UU tersebut.

"Karena Pak Plt bupati, juga pimpinan dewan sudah menerima pernyataan sikap AJI terkait UU Cipta Kerja. Kami AJI, salah satu elemen yang menolak UU ini. Karenanya, saat ini, kami lebih ingin mengetahui sikap Pemda Jember seperti apa. Apakah mendukung, menolak, atau bagaimana. Karena ada beberapa daerah lain, yang Pemdanya sudah menyatakan sikap kepada pemerintah pusat," tegas Mahrus.

Mahrus juga membeber kenapa AJI menolak UU tersebut. Dua alasan yang dipaparkannya, adalah UU tersebut mengancam kesejahteraan buruh, yang di dalamnya ada pekerja media, dan mengancam demokratisasi di dunia penyiaran Indonesia.

Permintaan AJI akan sikap tegas dari Pemda Jember itu didukung oleh beberapa perwakilan elemen serikat pekerja yang mengikuti pertemuan tersebut.

Namun rupanya jajaran Pemda Jember belum bisa memberikan sikapnya. Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief yang mewakili jajaran eksekutif Kabupaten Jember menyatakan, pihaknya tidak bisa mendukung terhadap sesuatu yang belum diketahuinya, atau menolak sesuatu yang juga belum diketahui.

Sebab, pihaknya belum menerima naskah final Omnibus Law Cipta Kerja. "Kami belum mendapatkan naskah UU tersebut, sehingga belum bisa membaca dan mengkajinya. Karenanya, kami tidak bisa mendukung terhadap sesuatu yang belum kami ketahui, atau juga menolak sesuatu yang juga belum kami ketahui. Nanti ketika, kami mendapatkan naskahnya, kami akan mengkaji dan menentukan sikap," ujar Muqit.

Jika dalam naskah UU tersebut, katanya, ada poin-poin yang merugikan buruh, pekerja, atau wartawan, maka pihaknya akan memberikan sikap supaya UU itu jangan sampai diterapkan.

Selain jajaran eksekutif Pemda Jember yang belum mengetahui naskah final UU Ciptaker itu, demikian juga dengan jajaran pimpinan DPRD Jember. Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengakui jika dirinya, juga jajarannya belum pernah mendapatkan naskah RUU itu, sampai kemudian diundangkan menjadi UU.

"Jujur harus saya akui, memang kami tidak pernah mendapatkan draft-nya. UU memang produk hukum untuk seluruh rakyat Indonesia yang dibahas pemerintah pusat. Terus terang, saya juga kecewa dengan ketidaktransparanasinya pembahasan RUU tersebut," tegas Itqon dalam forum tersebut.

Itqon menegaskan, jika UU tersebut memang merugikan rakyat, seperti kalangan buruh, berarti negara tidak hadir.

"Untuk pembatalan bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atau Presiden menerbitkan Perppu," ujarnya.

Pertemuan yang digagas oleh Pemkab Jember tersebut dihadiri oleh jajaran eksekutif, empat orang pimpinan DPRD Jember, kapolres, komandan Kodim, elemen serikat buruh, organisasi profesi wartawan, juga kalangan rektorat perguruan tinggi.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved