Berita Pasuruan

7 Perwakilan 6 Desa di Pasuruan Minta Polisi Bebaskan 2 Warga yang Ditahan terkait Kasus Perusakan

Tujuh perwakilan masyarakat dari enam desa di tiga kecamatan mendatangi Satreskrim Polres Pasuruan, Rabu (14/10/2020) siang.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Parmin
surya.co.id/galih lintartika
Sejumlah perwakilan warga saat mendatangi Polres Pasuruan, Rabu (14/10/2020). 

SURYA.co.id | PASURUAN -  Tujuh perwakilan masyarakat dari enam desa di tiga kecamatan mendatangi Satreskrim Polres Pasuruan, Rabu (14/10/2020) siang.

Mereka adalah forum masyarakat desa dari Raci, Pandean, Mojoparon, Curah Dukuh, Bendungan, dan Rejosari yang berasal dari tiga Kecamatan Kraton, Bangil dan Rembang.

Kedatangan mereka untuk mendesak polisi agar membebaskan dua masyarakat yang ditahan di kantor polisi.

Dua masyarakat ini adalah MM dan HK. Keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus perusakan papan milik TNI AU di Raci, Kabupaten Pasuruan.

Abdullah Prabowo, perwakilan warga mengatakan, dua masyarakat itu ditahan karena mencabut patok atau papan nama yang dipasang TNI AU.

Dikatakan dia, motif pencabutan papan itu karena masyarakat juga mengaku punya hak di atas tanah yang dipasang papan oleh TNI AU ini.

"Warga menganggap itu bukan hanya tanah TNI AU. Akhirnya, keduanya mencabut papan karena merasa itu milik nenek moyang mereka," jelasnya.

Dia menjelaskan, warga memiliki dasar bahwa tanah itu tanah nenek moyang mereka.

Warga mengklaim memiliki letter C atas tanah itu, yang juga disimpan pemerintah desa.

"Kan lucu, status tanah ini masih belum jelas tapi masyarakat kami ditahan. Kami memohon dan meminta Pak Kapolres untuk segera menangguhkan penahanan," papar dia.

Ia bahkan memberikan peringatan jika permintaan warga ini tidak didengarkan, warga akan melakukan aksi besar - besaran untuk menuntut keadilan.

KBO Satreskrim Polres Pasuruan Iptu Kusmani menjelaskan, kasus yang ditangani adalah perusakan papan nama yang diduga dilakukan oleh dua masyarakat tersebut.

Ia enggan menanggapi lebih jauh terkait permintaan masyarakat ini. "Kami akan melapor ke pimpinan lebih dulu," pungkas dia.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved