Hasil Angket Persetujuan Wali Murid soal Sekolah Tatap Muka di Gresik, Bupati Tunggu Kesiapan Dindik

SURYA.co.id | GRESIK - Hasil angket persetujuan wali murid untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) sudah sampai di meja bupati.

Seperti diketahui, beberapa minggu belakangan Dinpendik, Pemkab Gresik, maupun Cabang Dindik Pemprov Jatim telah menyebarkan angket persetujuan.

Hasilnya, untuk SD dan SMP mayoritas wali murid menolak PTM. Sedang untuk jenjang SMA/SMK mayoritas setuju pembelajaran tatap muka dilaksanakan.

Sedang Bupati Gresik Sambari Halim Radianto memastikan proses pembelajaran tatap muka di Kabupaten Gresik masih menunggu kesiapan dari Dinas Pendidikan (Dindik).

Bupati menegaskan proses pembelajaran tidak perlu menunggu perubahan zona dari oranye menjadi kuning.

Namun, orang nomor satu di Kabupaten Gresik ini menyebut sejumlah syarat untuk memulai proses belajar tatap muka.

Mulai dari kehendak masyarakat yakni dengan angket, hingga draf teknis pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan.

“Kami tergantung bagaimana kesiapan Dispendik. Kalau mau dibuka, Dispendik harus membuat draf. Pelaksanaannya bagaimana, tahap awal bagaimana, bagaimana pelaksaan di sekolah, bagaimana arana dan prasarana yang disiapkan di sekolah bagaimana berangkat dari rumah, bagaimana pulang sekolah. Semuanya kita atur secara teori, secara analisis," ucapnya.

Bupati juga meminta Dindik merundingkan dengan para komite sekolah terkait pembelajaran tatap muka ini.

Setelah persyaratan itu terpenuhi, pihak Pemkab akan memberikan rekomendasi tersebut.

Sebab, data hasil angket yang sampai ke bupati menunjukan keinginan masyarakat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Sedang Kasi Pendidikan Cabang Dindik Rita Riana mengatakan, untuk SMA 90 persen setuju pembelajaran tatap muka sedangkan SMK 97 persen setuju pembelajaran tatap muka. 

Meski mayoritas setuju, pihaknya menunggu keputusan resmi dari Bupati.

"Setelah itu, nanti kita tinggal menyesuaikan. Kalau untuk kesiapan sekolah sudah siap. Tinggal menunggu lampu hijau dari bupati saja,” ucapnya.

Berbeda dengan SMA, kebanyakan SD/SMP belum siap secara sarana prasarana,  terutama pembatas antarmeja. Kendala itu dikarenakan mahalnya satuan pembatas meja itu.