Breaking News:

Pilkada 2020

Pilbup Ponorogo 2020, Cabup Ipong Muchlissoni Daftarkan Janji Politiknya ke Notaris

Pasangan Calon Bupati Ponorogo dan Wakil Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni dan Bambang Tri Wahono mendaftarkan janji politiknya

tribun jatim/sofyan arif
Paslon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni dan Bambang Tri Wahono mendaftarkan janji politiknya ke notaris, Jumat (9/10/2020). 

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Pasangan Calon Bupati Ponorogo dan Wakil Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni dan Bambang Tri Wahono mendaftarkan janji politiknya dalam Pilkada 2020 ke notaris.

Dalam klausulnya Ipong dan Bambang siap untuk mundur jika dalam dua tahun memimpin Ponorogo tidak ada satupun janjinya yang terealisasi.

Kontrak politik yang didaftarkan ke notaris tersebut sebagai bentuk kesungguhan Ipong dan Bambang dalam mewujudkan janji-janji politiknya selama kampanye Pilkada Ponorogo 2020.

Selain itu karena saat ini adalah masa pandemi, Ipong-Bambang tidak bisa membuat kontrak politik secara masif karena kumpulan dibatasi 50 orang.

"Agar masyarakat lebih yakin kalau yang kami programkan bukan abal-abal maka komitmen tersebut kami notariskan dicatat dalam akta notaris dan dinyatakn di depan pejabat notaris," kata Ipong, Jumat (9/10/2020).

KPU Ponorogo Terima LADK Kedua Paslon, Sugiri-Lisdyarita Rp 5 Juta, Ipong-Bambang Tri Rp 1 Juta

Pilbup Ponorogo 2020, Sugiri-Lisdyarita Nomor Urut 1, Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Nomor Urut 2

Nantinya janji-janji yang sudah dinotariskan tersebut akan diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, pejabat notaris, Hartati Hadiwijaya mengonfirmasi, Ipong Muchlissoni dan Bambang Tri Wahono sudah membuat pernyataan secara notariil.

"Intinya Pak Ipong dan Pak Bambang apabila terpilih sebagai bupati dan wabup periode jabatan 2021-2025 akan ada program-program yang dilaksanakan," ucap Hartati.

Ada 10 janji politik yang didaftarkan, salah satunya adalah memberi bantuan kepada seluruh dasawisma mulai Rp 1 hingga 3 juta perkelompok per tahun dan meneruskan agenda perbaikan jalan-jalan desa.

"Apabila setelah 2 tahun menjabat dan tidak ada satu program pun yang dapat dilaksanakan atau tertulis didalam RAPBD maka keduanya bersedia mundur dari jabatan," terangnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved