Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Ponorogo Minta Pemerintah Mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Ponorogo, Kamis (8/10/2020).

Mereka mengkritisi Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Salah satu tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ponorogo ini adalah mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja.

"PMII Ponorogo kecewa, karena DPR dan pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat di tengah pandemi Covid-19 dan tidak fokus untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan Covid-19 justru membuat regulasi yang menguntungkan para investor dan pengusaha," kata orator yang membacakan tuntutan.

PMII Ponorogo juga menuding, pemerintah dan DPR telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja dengan dalih mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Mereka mencurigai, adanya niat buruk dari pemerintah kepada rakyat kecil dan kaum buruh dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan dengan diam-diam dan tergesa-gesa.

Para demonstran meminta untuk masuk ke gedung DPRD Ponorogo dan ingin menyampaikan aspirasinya langsung ke semua anggota dewan.

Namun, niat mereka terhalangi dengan adanya pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Akhirnya mereka ditemui oleh sekretaris dewan (Sekwan) yang menginformasikan, bahwa seluruh anggota DPRD Ponorogo sedang kunjungan kerja ke luar kota.

"Hari ini pimpinan dan seluruh anggota DPRD sedang ada kunjungan ke luar kota hingga Jumat, yaitu ke Cirebon, Majalengka dan Purwakarta," kata Plt Sekwan DPRD Ponorogo, Suharjono.

Dalam kesempatan tersebut Suharjono memastikan, seluruh aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pimpinan DPRD Ponorogo sepulang kunker.

Hingga berita ini ditulis, aksi unjuk rasa masih berlangsung dan meminta jaminan agar pimpinan dewan mau menemui mahasiswa sepulang kunker.