Berita Pasuruan
Kocak, Tulisan di Poster Mahasiswa Pasuruan Saat Demo Tolak Omnibus Law
Beberapa tulisan memang menggelitik di mata polisi dan anggota dewan yang menemui.
Penulis: Galih Lintartika | Editor: Deddy Humana
SURYA.CO.ID, PASURUAN - Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga dilancarkan ribuan mahasiswa bersama buruh di depan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (8/10/2020).
Tetapi ada yang mencuri perhatian selain militansi para mahasiswa menghadapi aparat keamanan demi membela kepentingan rakyat itu.
Yaitu tulisan-tulisan lucu dan menggelitik dari poster-poster yang dibawa selama aksi. Mereka bergantian berorasi di depan gedung DPRD, sambil mengangkat poster-poster kecaman kepada pemerintah dan wakil rakyat atas lolosnya UU Omnibus Law.
Mahasiswa sempat menutup jalur pantai Utara (Pantura) yang menghubungan Surabaya-Banyuwangi selama dua jam, sembari membakar ban dan membentangkan poster. Beberapa tulisan memang menggelitik di mata polisi dan anggota dewan yang menemui.
Seperti tulisan "Bu Polwan, Aku Padamu" yang sengaja diarahkan kepada para polwan yang ikut menjaga aksi. Kemudian juga tulisan "Gak atek DPRD-an, tak urusane dewe karo arek-arek" yang menyindir tidak adanya lagi keterwakilan rakyat di DPR.
Selain itu para mahasiswa menyerukan mosi tidak percaya. Puncaknya, mereka memanjat baliho besar berisi foto pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Ini bentuk ketidakpercayaan mahasiswa kepada wakil rakyat.
"Ini adalah aksi penolakan rakyat Kota/Kabupaten Pasuruan atas kebijakan pemerintah yang mengesahkan RUU Cipta Kerja, karena tidak pro rakyat," kata Ketua DPC GMNI Pasuruan, Abdul Hamid.
Dikatakan Hamid, ada empat penyataan mahasiswa. Pertama, UU cipta kerja atau Omnibus Law dinilai cacat formil, tertutup dan ada banyak pasal yang kontroversial, merugikan, dan inkonstitusional.
Kedua, melegitimasi investor untuk melakukan perbudakan modern yang secara legal dibenarkan oleh UU Cipta Kerja ini.
Ketiga, perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat. Keempat, UU Cipta Kerja dinilai rentan hegemoni berbagai sektor yang terus menggerus pikiran-pikiran inovatif.
"Pernyataan sikap aliansi ini tegas, cabut dan tolak keberlakuan Omnibus Law. Kami menolak berdialog karena ini adalah wujud dari mosi tidak percaya aliansi kami," ungkapnya. ***
