Breaking News:

Omnibus Law

Pasal-Pasal Kontroversial Omnibus Law Cipta Kerja: Buruh Mogok Kerja Nasional

Berikut Pasal-Pasal Kontroversial yang ada dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, buruh beri respons dengan ancaman mogok k

surya.co.id/febrianto ramadani
Para buruh saat demo menolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung Grahadi Surabaya, Senin (13/7/2020). 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Pasal-Pasal Kontroversial yang ada dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, buruh beri respons dengan ancaman mogok kerja nasional, Selasa (6/10/2020).

Ditengah badai protes yang datang dari masyarakat, DPR RI secara resmi telah mengsahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melalui rapat paripurna.

Biodata Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI, Jadi Pimpinan Rapat Omnibus Law dan Terlibat Adu Mulut

Penghapusan UMK Sampai Outsourcing, 7 Hal Ini yang Harus Diperhatikan di Omnibus Law Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Buru-buru Disahkan DPR, Ternyata Takut Penyebaran COVID-19 Menyerang Wakil Rakyat

Protes yang diarahkan mengenai pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja melihat beberapa pasal yang dianggap merugikan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (Kiri), dan Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (Kiri), dan Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Kompas tv)

Beberapa permasalahan seperti jangka waktu bekerja, hak cuti, pengupahan dan beberapa hal mendasar lainnya.

Melansir dari artikel Kompas.com, berikut Surya.co.id merangkum beberapa pasal kontroversial dalam Omnibus Law;

Pasal 59

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Halaman
1234
Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved