Tri Rismaharini Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Tanggapan PDI Perjuangan Kota Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PDI Perjuangan memberikan tanggapan atas laporan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) terhadap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

PDI Perjuangan menegaskan bahwa Risma sejauh ini tetap netral dalam pilkada.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono memastikan bahwa pada dasarnya sejumlah objek yang menjadi pokok aduan KIPP tak melanggar regulasi.
Baik aturan dalam pilkada, maupun soal netralitas penyelenggara negara.

Misalnya, penggunaan Taman Harmoni sebagai lokasi deklarasi pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Eri Cahyadi dan Armuji, Rabu (2/9/2020).

Acara deklarasi yang berlokasi di aset Pemkot Surabaya ini, dipermasalahkan KIPP.

Awi menjelaskan, deklarasi itu dilakukan ketika Eri Cahyadi dan Armuji belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Surabaya.

Mengingat, Eri dan Armuji baru ditetapkan pada 23 September lalu.

"Kami mengajukan permohonan izin pemakaian ke Pemkot Surabaya. Itu kegiatan partai politik," katanya.

Menurut Awi, pihak lain pun bisa menggunakan Taman Harmoni apabila dengan seizin Pemkot.

"Kalau pihak lain memakai Taman Harmoni atau yang sejenis sebagai kegiatan, sebelum masa kampanye, menurut saya sah-sah saja," katanya.

Awi juga menegaskan, sekalipun menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan, Risma terus menjaga netralitas.

"Ibu Risma sebagai Wali Kota Surabaya sejauh ini bersikap netral, dan menjaga netralitas aparatur dan lembaga pemerintahan di Kota Surabaya sesuai ketentuan tata peraturan yang berlaku," katanya.

Awi yang juga menjabat Ketua DPRD Surabaya ini menilai Risma masih fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Termasuk, pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat Surabaya.

"Seluruh waktu, tenaga dan dedikasi Bu Risma dicurahkan ke sana sebagai wujud tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan," katanya.