Breaking News:

Pilkada Banyuwangi

Jelang Pilkada Banyuwangi 2020, ASN Banyuwangi Gelar Ikrar Netralitas

Jelang Pilkada Banyuwangi 2020, seluruh ASN di Banyuwangi menggelar deklarasi ikrar netralitas secara virtual

Penulis: Haorrahman | Editor: Eben Haezer Panca
surabaya.tribunnews.com/haorrahman
Pembacaan ikrar netralitas ASN di Banyuwangi jelang Pilkada Serentak 2020 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyuwangi menggelar deklarasi ikrar netralitas.

Ikrar tersebut sebagai bentuk komitmen ASN Banyuwangi untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Banyuwangi yang akan digelar 9 Desember 2020.

Pembacaan ikrar dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, dari Kantor Pemkab Banyuwangi, dan diikuti seluruh ASN secara virtual dari lingkungan kerja masing-masing, Rabu (30/9/2020). 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas; Ketua Bawaslu Banyuwangi Hamim; serta Asisten Komisioner Bidang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Ilham Firman.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim, mengatakan ikrar tersebut digelar sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Dia mengapresiasi langkah pemkab yang telah menggelar ikrar netralitas sebagai bentuk kesiapan mereka untuk menegakkan panduan bagi ASN terkait pelaksanaan pilkada 2020. 

“Ini salah satu tahapan luar biasa yang dilakukan oleh ASN Banyuwangi. Mereka telah mendeklarasikan diri untuk netral dalam pelaksanaan pilkada 2020. Ini akan memudahkan kami untuk melakukan pengawasan,” kata Hamim.

Hamim berharap, ASN Banyuwangi tidak ada yang terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan Pilkada tahun ini. ASN diimbau tetap bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pasangan calon. 

“ASN harus netral agar tidak ada yang terjerat masalah hukum di Pilkada. Jika ternyata ada yang melanggar, akan kami proses di Bawaslu untuk kemudian kita teruskan ke Komisi ASN di Jakarta untuk diputuskan sanksinya,” ujar Hamim.

Untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut, kata Hamim, Bawaslu telah menyiapkan tenaga pengawasan di desa-desa dan kecamatan. Bawaslu juga membentuk kader pengawasan partisipatif yang telah dibina secara online tentang berbagai hal, salah satunya teknik pengawasan terhadap ASN. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved