Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Jelang Berakhirnya Sensus Penduduk, Khofifah Pastikan Semua Masyarakat Jatim Telah Tercatat

Gubernur Khofifah ingin memastikan semua masyarakat Jatim telah tercatat dan terlayani dengan optimal oleh para petugas sensus

Humas Pemprov Jatim
Gubernur Khofifah melihat secara langsung pendataan Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh petugas sensus di Kabupaten Sumenep, Selasa (29/9/2020) kemarin. 

SURYA.CO.ID, SUMENEP - Hari Rabu (30/9/2020) ini, berakhir sudah pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Demi akurasi data yang setiap 10 tahun dilaksanakan di seluruh Indonesia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin memastikan semua masyarakat Jatim telah tercatat dan terlayani dengan optimal oleh para petugas sensus dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Untuk memastikan kondisi tersebut, Gubernur Khofifah pun melihat secara langsung pendataan SP 2020 yang dilaksanakan oleh petugas sensus di Kabupaten Sumenep, Selasa (29/9/2020) kemarin.

"Saya ingin agar masyarakat Jawa Timur dapat tercatat dengan baik. Apalagi sensus ini dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Untuk itu, masyarakat harus bisa terdata secara baik dan benar," ujar Khofifah.

Ikut hadir mendampingi yakni Kakanwil Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Dadang Hardiwan, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar dan Bupati Sumenep A Busyro Karim.

Menurut Khofifah, data penduduk setiap 10 tahun akan diperbaharui sehingga data yang dimiliki pemerintah menjadi dinamik dan terukur.

"Data itu bergerak dinamis setiap waktu, oleh karena itu perlu di-update. Penting bagi kita untuk mengetahui update data dari berbagai kebutuhan perencanaan pembangunan, agar intervensinya lebih tepat dan akurat," jelasnya.

Khofifah mencontohkan, jika 5 tahun lalu belum memiliki anggota keluarga atau anak, maka sekarang, data tersebut mungkin sudah berubah. Misalnya ada yang menikah dan memiliki anak, ada yang sudah sewa bahkan memiliki rumah, punya motor atau mobil dan sebagainya. Sama halnya dengan kepemilikan harta atau aset. Untuk itu, masyarakat harus memberikan dukungan data terbaru agar peta sosial ekonomi tergambarkan.

"Dengan akan berakhirnya sensus penduduk secara offline pada akhir September ini, keikutsertaan masyarakat dalam update data sensus penduduk juga harus di optimalkan," ungkapnya.

Khofifah menjelaskan, Sensus Penduduk Indonesia 2020 merupakan pendataan penduduk yang meliputi data jumlah penduduk, agama, pekerjaan, perekonomian dan data lainnya.

Maka, dengan adanya data penduduk tersebut diharapkan presisi sebuah perencanaan yang akan dilakukan pemerintah bisa dihasilkan lebih akurat dan tepat sasaran.

"Data yang akurat dan terupdate itulah yang akan menjadi referensi bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan berskala nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa," urai Khofifah.

"Karena tingkat presisi data akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan ke depan," imbuhnya.

Khofifah juga minta kepada para kepala daerah untuk memonitor dan mengecek setiap warganya untuk memastikan mereka telah tercatat dalam SP 2020 tahun ini. Baik di perkotaan, pedesaan maupun di pelosok-pelosok desa.

"Hari ini kebetulan H-1 penutupan sensus penduduk tahun 2020, maka Pak Kakanwil BPS ingin memverifikasi validasi data. Ini terus kami ingatkan kepada masyarakat, kalau ingin data kita valid maka jangan sampai tidak tercatat," pesan Khofifah. (hms)

Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved