Breaking News:

Berita Malang Raya

Terbentur Permendagri, Pembangunan Puskesmas II Bumiaji Mundur 2022

Menyelaraskan peraturan pusat, Komisi C menyarankan pemkot agar Puskesmas dibangun di Desa Tulungrejo.

SURYA.CO.ID, BATU - Rencana Pemkot Kota Batu membangun Puskesmas II Bumiaji, kemungkinan besar mundur dari jadwal. Awalnya, pembangunan Puskesmas II Bumiaji bakal direalisasikan pada 2021 namun karena kendala lahan, rencana itu mundur pada 2022.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mengatakan hal tersebut setelah audiensi dengan Bapelitbangda Kota Batu, di Balai Kota Among Tani, Senin (28/9/2020). Sejatinya DED (Detail Engineering Design) dari Puskesmas tersebut telah dikerjakan tahun ini.

"Sebenarnya DED sudah dikerjakan tahun ini. Sesuai kajian, Puskesmas Bumiaji II digarap di tanah kas desa (TKD) Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji," kata Khamin, Senin (28/9/2020).

"Namun karena terhalang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang larangan aset desa dihibahkan atau dijualbelikan, Pemkot Batu harus mencari solusi lain," ujar Khamim.

Menyelaraskan peraturan pusat, Komisi C menyarankan pemkot mencari lahan lain. Politisi PDIP itu tetap mendorong agar Puskesmas dibangun di Desa Tulungrejo.

Banyak faktor yang mempengaruhi, di antaranya kebutuhan masyarakat, posisi geografis, cakupan serta jangkauan pelayanan, dan ketersediaan utilitas. "Semoga ada solusi, agar pembangunan terlaksana dengan baik,” terangnya.

Saat ini, Puskesmas Bumiaji harus melayani 250 pasien setiap hari, dan dipastikan pelayanan kurang maksimal. Belum lagi SDM yang juga sangat kurang. Maka penambahan fasilitas diharapkan bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Kepala Bappelitbangda Kota Batu, Susetya Herawan mengatakan, pihaknya bakal mengkaji kembali berdasarkan hasil audiensi, utamanya untuk pengadaan tanah. Susetya juga mengatakan kalau pembangunan Puskesmas Bumiaji II sangat penting.

"Kami akan kaji dulu karena prosesnya butuh waktu panjang. Mulai studi kelayakan dan disampaikan ke pemprov. Setelah disetujui, pelaksanaan pengadaan tanah ada banyak," bebernya.

Beberapa di antaranya yakni kegiatan inventarisasi, identifikasi penguasaan, pemilikan lahan, penggunaan, pemanfaatan lahan, penilaian, musyawarah, dan pemberian ganti kerugian.

Baru setelah dikaji paling tidak bisa dianggarkan dalam P-APBD 2021. Jika saat ini telah memasuki pembahasan R-APBD 2021, maka anggaran pengadaan tanah untuk Puskesmas Bumiaji II tak mungkin langsung bisa dimasukkan.

Pemkot Batu mencatat ada 39 proyek strategis yang harus digarap dalam sisa kepemimpinan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko dan wakilnya Punjul Santoso 2022 mendatang. Seluruh proyek strategis tersebut bakal menyerap anggaran Rp 925,9 miliar untuk mendukung percepatan kemajuan dalam setiap sektor.

Puluhan proyek tersebut bakal dibiayai dari sumber pendanaan APBN senilai Rp 200 miliar. Dari APBD Provinsi Jatim Rp 86 miliar, APBD Kota Batu sejumlah Rp 339,9 miliar dan pihak swasta Rp 300 miliar. ***

Penulis: Benni Indo
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved