Berita Gresik

Pemicu LMS Forkot dan Genpratra Gresik Berunjuk Rasa di Java Integrated Industrial Port and Estate

Dua elemen masyarakat berunjuk rasa di Kawasan Pelabuhan Internasional, Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE) Kecamatan Manyar, Gresik.

Penulis: Sugiyono | Editor: Parmin
surya.co.id/sugiyono
Unjuk rasa di depan pintu gerbang JIIPE oleh LSM Forkot dan Genpratra di Pelabuhan Internasional, Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE) Kecamatan Manyar, Gresik, Senin (21/9/2020). 

SURYA.co.id | GRESIK - Dua elemen masyarakat berunjuk rasa di Kawasan Pelabuhan Internasional, Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE) Kecamatan Manyar, Senin (21/9/2020).

Keduanya Lembaga swadaya Masyarakat Forum Kota (Forkot) dan Gerakan Pemuda Nusantara (Genpratra).

Mereka menolak rencana kawasan ekonomi khusus (KEK) dan keberadaan pabrik Freeport di kawasan JIIPE, Gresik.

Penolakan tersebut karena selama ini sudah banyak pabrik di Gresik, tapi tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Misalnya, tenaga kerja dan kelestarian lingkungan tidak dilakukan.

"Beberapa kali kita sudah aksi menyuarakan penolakan kawasan ekonomi khusus (KEK), sebab kalau sudah menjadi KEK, pemerintah daerah akan kesulitan mengontrol penyerapan tenaga kerja dan sulit pengontrol perzinan," kata Farid, peserta unjuk rasa.

Selain itu, massa juga mempermasalahkan rencana pembangunan freeport di JIIPE, sebab keberadaan smelter Freeport dinilai tidak menguntungkan masyarakat Gresik. "Jadi kita tidak ingin masyarakat Gresik dijajah dengan adanya industri yang tidak berpihak pada warga Gresik," imbuhnya.

Dalam unjuk rasa, massa hanya menggelar orasi di depan pintu gerbang JIIPE dengan dijaga ketat aparat keamanan. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi terganggu dan sedikit macet. Tidak lama kemudian, massa membubarkan diri menuju kantor Pemkab Gresik.

Di depan Kantor Pemkab Gresik, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, massa meminta Pemkab Gresik membatalkan pengajuan kawasan JIIPE menjadi KEK, sebab dinilai tidak menguntungkan masyarakat Gresik.

"Kawasan industri di Gresik sudah banyak. Seperti Petrokimia Gresik, Kawasan Industri Gresik dan kawasan industri Maspion, tapi semuanya tidak menguntungkan masyarakat sekitar. Penyerapan tenaga kerja dipersulit dan dugaan kerusakan lingkungan semakin besar," kata Haris Shofwanul Faqih dalam orasinya.

Terpisah, Humas JIIPE, Mifti Haris mengatakan, pihak manajemen JIIPE tidak menemui perwakilan pengunjuk rasa karena menghindari penyebaran covid-19. Sehingga diserahkan pengamanan kepada pihak kepolisian.

Sementara, pengajuan KEK sudah diajukan ke Pemerintah. Baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat. "Proses jalan terus, sebab ini untuk menarik investor," kata Mifti Haris.

Sedangkan untuk pembangunan smelter Freeport di JIIPE, Haris mengatakan, rencana pembangunan smelter di JIIPE masih jalan terus. Lahan yang diperlukan sekitar 100 hektar. "Seharusnya pertengahan tahun 2020 ini pembangunan smelter sudah mulai kontruksi, tapi karena ada covid-19, akibatnya belum bisa terlaksana," katanya.

Sementara Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo, ketika menemui massa yang unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Gresik mengatakan tidak bisa memenuhi tuntutan massa. Yaitu, menolak kawasan ekonomi khusus dan menolak pendirian Freeport di JIIPE.

"Kami tidak bisa menandatangi permintaan massa. Kami harus koordinasi dulu dengan pimpinan," kata Edy, dengan didampingi Kapala Kesbangpol Kabupaten Gresik.

Merasa unjuk rasa tersebut tidak membuahkan hasil, akhirnya massa membubarkan diri dengan membakar poster di depan Kantor Pemkab Gresik. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved