Breaking News:

Berita Surabaya

Ketua DPRD Jatim Ajak Patuhi Protokol Kesehatan saat Pilkada: Tinggalkan Kampanye Konvensional

Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan selama pilkada.

Surabaya.Tribunnews.com/Bobby Contantine Koloway
Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi menghadiri acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat - Reses II tahun 2020 DPRD Jatim ini di Sidoarjo, Sabtu (19/9/2020). 

Editor: Fatkhul Alami

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan selama pilkada.

Ajang pesta demokrasi lima tahunan ini diharapkan tidak menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19.

"Kami berharap jangan ada dulu pengumpulan massa dalam jumlah besar di lapangan. Pilkada 2020 kita jalankan dengan pola baru," kata Kusnadi ketika menyapa warga di Sidoarjo, Sabtu (19/9/2020).

"Pola kampanye konvensional seperti Pemilu sebelumnya akan banyak berubah dengan banyak menggunakan virtual. Tatap muka akan banyak dibatasi dengan tetap menggunakan Protokol kesehatan ketat," terangnya pada acara bertajuk Penyerapan Aspirasi Masyarakat - Reses II tahun 2020 DPRD Jatim ini.

Para tim pemenangan akan lebih banyak bekerja dengan turun langsung ke rumah-rumah. "Para pasangan calon kepala daerah mau tidak mau harus menyiapkan tim yang bertemu calon pemilih secara door to door," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Sekalipun, cara tersebut bukan tidak mungkin akan tetap berpotensi menimbulkan cluster keluarga. "Sekali lagi, semua tetap ada risiko. Namun, prinsipnya kita gunakan yang risikonya paling kecil," kata Anggota DPRD Jatim empat periode ini.

Di sisi lain, penyelenggara harus mengantisipasi akibat pelaksanaan Pilkada yang berlangsung di tengah pandemi yang di antaranya potensi turunnya partisipasi pemilih. "Di situlah tantangan bagi penyelenggara Pilkada," katanya.

"Kalau penyelenggara bisa mengantisipasi, penurunan bisa diperkecil. Sekalipun tidak mencapai target, namun partisipasi bisa di atas 50 persen total suara," katanya.

Pihak pemerintah bersama DPRD terus berusaha untuk menekan angka penularan Covid-19. Di antaranya, menyebabkan Perda yang menjadi payung hukum pelaksanaan pencegahan covid-19.

Di situ juga tercantum sanksi bagi para pelanggar. "Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memang terkadang perlu disiapkan sanksi. Prinsipnya, yang namanya sanksi, tentu dirasa tidak ringan," katanya.

Kusnadi menjelaskan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 19 diantaranya akan melaksanakan Pilkada tahun ini. Termasuk, di Sidoarjo dan Surabaya yang memiliki angka penularan di antara yang tertinggi di Jatim.

Pun demikian, Kusnadi juga menghimbau agar masyarakat hadir pada tanggal 9 Desember ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara. "Namun, tetap mematuhi protokol kesehatan," kata legislator dari dapil Jatim 2 (Sidoarjo) ini.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved