Breaking News:

Berita Sampang

Tak Ada Regulasi, Banyak Desa di Sampang Takut Gunakan DD untuk Berdayakan Masyarakat

Dijelaskan Suhanto, Selasa (15/9/2020), memang tidak ada regulasi bahwa 50 persen DD digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

SURYA.CO.ID, SAMPANG - Sejak 2019 hingga saat ini, mayoritas desa di Kabupaten Sampang hanya menganggarkan 15 persen Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) untuk pemberdayaan masyarakat desa setempat.

Padahal kalau ingin desa berkembang dan maju, seharusnya 50 persen dari DD dianggarkan untuk pemberdayaan, bukan program fisik.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Suhanto mengatakan, dari 180 Desa di Sampang, hanya 18 desa yang menganggarkan 50 persen DD untuk pemberdayaan masyarakat.

Dijelaskan Suhanto, Selasa (15/9/2020), memang tidak ada regulasi bahwa 50 persen DD digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Mungkin karena itu banyak desa yang masih takut salah memakai DD untuk pemberdayaan masyarakat.

Namun desa yang ingin mandiri, maka harus menggunakan separo jatah DD untuk pemberdayaan. "Apalagi Bupati Sampang ingin desa-desa di Sampang mandiri dengan cara mengelola potensi di setiap desa masing-masing," jelas Suhanto.

Menurutnya, pemberdayaan dilakukan untuk membangun perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Seperti adanya Perpustakaan Desa (Perpusdes) di setiap desa, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Permedagri.

"Adanya Perpusdes adalah untuk pemberdayaan keterampilan masyarakat," terang Suhanto.

Lebih lanjut, jumlah anggaran DD/ADD tersebut tergantung luas desa namun. Dan secara umum DD setiap desa kurang lebih Rp 1,5 miliar, dan ADD sekitar Rp 500 juta.

"Bila dikalkulasikan, maka kurang lebih Rp 2 miliar. Namun akibat pandemi Covid-19, 60 persen dari DD ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat," pungkasnya. (HANGGARA PRATAMA)

Editor: Deddy Humana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved