Breaking News:

Berita Surabaya

Reaksi Pemprov Jatim terkait Sejumlah Tuntutan Driver Ojek Online

Beberapa perwakilan driver ojek online (Ojol) roda dua dan roda empat beraudensi dengan Pemprov Jatim, Selasa siang (15/9/2020).

surya.co.id/febrianto ramadani
Pertemuan perwakilan Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jilid II dengan beberapa instansi terkait di Kantor Gubernur Jatim, Selasa sore (15/9/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Beberapa perwakilan driver ojek online (Ojol) roda dua dan roda empat beraudensi dengan Pemprov Jatim,  Selasa siang (15/9/2020).

Namun, pertemuan anggota  Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jilid II dengan beberapa instansi terkait berjalan alot.

Mereka bersikukuh pada sejumlah tuntutan, sehingga pertemua berlangsung hingga sore hari.

Misalnya, mereka meminta kejelasan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), pengurangan potongan aplikasi, standarisasi tarif untuk semua aplikasi, legalitas ojol roda dua, jaminan keamanan driver ojol di seluruh wilayah, dan penuntasan kasus hukum dugaan penganiayaan terhadap driver online.

Erwin Indra Widjaja, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, mengatakan, sebenarnya Ibu Gubernur sudah memberikan bantuan (JPS) melalui kabupaten atau kota se- Jatim.

"Di dalamnya terdapat salah satu substansi adalah masyarakat yang berhak menerima itu adalah masyarakat terdampak covid-19. Salah satu penerima adalah teman teman ojol," ujarnya usai audiensi.

Rekan rekan ojol bisa berkoordinasi dengan penyalur JPS Kabupaten atau Kota setempat. Dengan hal itu, semua kendala bisa tercover.

"Kendala mereka ada komunikasi yang kurang baik. Di JPS ada beberapa media seperti radar bansos. Itu juga menjaring masyarakat yang terdampak covid dan memang tidak menerima bantuan dari manapun," tuturnya.

Untuk sementara, lanjut Erwin, pihaknya akan melaporkan temuan tersebut kepada gubernur, akan dicek lagi, dan diklarifikasi.

"Kalau mereka benar benar belum pernah dapat bantuan sosial akan kami sampaikan ke bu gubernur, bagaimana tindak lanjut berikutnya dan yang paling penting adalah penerima bantuan sosial tidak boleh double," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved