Breaking News:

Berita Sampang

Protes Angka Kemiskinan Tidak Valid, Anggota DPRD Sampang Walk-Out saat Paripurna APBD

Sedianya penandatanganan raperda di aula DPRD itu akan dilakukan oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi dan Ketua DPRD Sampang, Fadhol.

surya/hanggara pratama
Suasana rapat paripurna penandatangan pengesahan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 di DPRD Sampang,Selasa (15/9/2020) siang. 

SURYA.CO.ID, SAMPANG - Salah satu anggota DPRD Kabupaten Sampang melakukan aksi walk-out (WO) sebelum penandatangan pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020, Selasa (15/9/2020).

Anggota dewan yang WO adalah politisi PPP, Iqbal Fathoni sebagai bentuk protes atas tidak validnya data kemiskinan di Sampang.

Sedianya penandatanganan raperda di aula DPRD Sampang itu akan dilakukan oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi dan Ketua DPRD Sampang, Fadhol.

Mendadak Fathoni berdiri dan keluar dari ruangan paripurna. Anggota komisi IV DPRD Sampang itu tidak bisa sepakat atas pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan juga Basis Data Terpadu (BDT) yang dinilainya tidak valid.

Tidak validnya pendataan itu tidak akan berpengaruh kepada angka kemiskinan yang terkesan selalu mengalami penurunan di Sampang. "Pendataan seperti itu disebabkan kurangnya bayaran kepada petugas pendata yang hanya Rp 85.000 per bulan," tegas Fathoni.

Akibat dibayar murah, lanjutnya, diduga petugas pendata hanya berada di balik meja tanpa turun ke lapangan.

"Bayaran yang diberikan tidak sesuai dengan banyaknya masyarakat yang didata, jadi saya yakin mereka bekerja asal-asalan. Akibatnya data pun tidak akan valid," tambahnya kepada awak media.

Dijelaskan Fathoni, hasil pendataan yang tidak valid itu nantinya akan berdampak luar biasa bagi masyarakat. Seperti masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan kesehatan, PKH, BST, BLT dan sebagainya atau malah pembagian bantuan sosial salah sasaran.

Bahkan Fathoni menilai bahwa rencana Pemkab Sampang membuat Smart Room untuk menekan angka kemiskinan pada 2021 tidak akan berguna karena ketidakvalidan data dari bawah.

"Bupati Sampang merupakan dirijen yang baik tetapi pemain musiknya masih kurang, jadi sebagus apapun strategi bupati, hasilnya akan tetap kurang maksimal. Saya yakin bupati bisa mengetahui dan akan mengganti sosok yang kurang tepat," imbuhnya.

SementaraBupati Sampang, Slamet Junaidi menyampaikan, tahun ini anggaran Pemkab Sampang banyak yang mengalami refocusing. Seperti anggaran DAK yang ditangguhkan, termasuk PAD dari rencana awal Rp 198 miliar di tahun 2020.

"Adapun usulan dari teman-teman DPRD tetap kami akumodir, kami dengarkan dan evaluasi, nanti kami akan panggil OPD terkait," pungkasnya. (HANGGARA PRATAMA)

Editor: Deddy Humana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved