Breaking News:

Berita Pamekasan

Bupati Pamekasan Pantau Penegakan Perbup, Pelanggar Tak Bermasker Kena Rp 20 Ribu

pemkab telah berupaya membuat Perbup 50 Tahun 2020 untuk melakukan edukasi dan mentransformasikan pentingnya pemakaian masker.

surya/kuswanto ferdian
Bupati Pamekasan mendatangi lokasi operasi yustisi di sebelah timur area Bundaran Arek Lancor Pamekasan dan mengecek proses sidang pelanggar, Selasa (15/9/2020). 

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN - Pemantauan langsung terhadap pelaksanaan operasi yustisi dalam rangka pengendalian virus Corona (Covid-19) di Pamekasan, dilakukan langsung oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, Selasa (15/9/2020).

Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Pamekasan, bupati melihat penegakan Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan Nomor 50 Tahun 2020.

Operasi sidak masker digelar di sebelah Timur area bundaran Arek Lancor Pamekasan. Operasi Yustisi tersebut dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19), di Kabupaten Pamekasan.

Bupati Pamekasan mengatakan, pemkab telah berupaya membuat Perbup 50 Tahun 2020 untuk melakukan edukasi dan mentransformasikan pentingnya pemakaian masker.

"Sanksi yang diterapkan kepada masyarakat merupakan usaha terakhir dari pemerintah dan Forkopimda untuk menjadikan masker sebagai pola hidup baru yang normal," kata Baddrut kepada awak media.

Menurut Baddrut, kecintaan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat diwujudkan melalui penegakan kedisiplinan menggunakan masker. Forkopimda dan jajaran pemerintah akan terus melakukan sosialisasi ang lebih masif kepada masyarakat dalam penegakkan perbup tersebut.

"Perbup ini dilaksanakan bersama-sama dalam rangka memberi perlindungan sebagai bentuk kecintaan pemerintah kepada masyarakat. Sambil lalu kita berdoa semoga masyarakat Pamekasan terlindungi dari Covid-19," papar Sekretaris DPW PKB Jatim itu.

Lebih lanjut, Alumni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan, Operasi Yustisi tersebut akan terus berlanjut. Bahkan seluruh Forkopimda akan mendapat jadwal giliran memimpin dan berbagi tugas dalam menegakkan disiplin.

Tujuannya, agar langkah tersebut bisa mempercepat putusnya mata rantai Covid-19. "Kira-kira seperti ini, masker melindungi diri kita semua, mencuci tangan juga melindungi kita dan jaga jarak juga melindungi kita," jelasnya.

"Sayangi diri kita, keluarga kita dan tetangga kita. Ayo kita cintai Pamekasan dengan cara pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan dan menjaga jarak," ajaknya.

Baddrut juga menjelaskan, sanksi yang diterapkan dbagi pelanggar yang tidak memakai masker adalah denda. Namun nominal yang akan ditanggung oleh pelanggar dan disesuaikan dengan motif pelanggarannya.

"Sanksinya maksimal Rp 100.000 itu untuk masyarakat, tetapi bisa saja berbeda keputusannya. Misalnya, kalau masker ditaruh di bawah dagu dendanya Rp 5.000, tetapi kalau tidak menggunakan masker bisa kena Rp 20.000. Itu nanti tergantung hakim," ungkapnya.

Baddrut berharap, melalui penerapan perbup ini masyarakat bisa mematuhi dan menggunakan masker dalam rangka memberi perlindungan kesehatan, perlindungan bebas dari Covid-19 dan mendorong cuci tangan serta menjaga jarak. "Harapan kita adalah ekonominya semakin tumbuh, masyarakatnya semakin makmur, sehat dan terbebas dari Covid-19," tutupnya. ***

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Deddy Humana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved