Breaking News:

Berita Banyuwangi

Warga Banyuwangi Tak Bermasker Distop, Sidang di Tempat, Bayar Rp 30.000

Pelanggar maskerisasi langsung distop, disidang di tempat lalu membayar denda sekitar Rp 30.000 per orang.

surya/haorrahman
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meninjau langsung kegiatan operasi penegakkan protokol pencegahan Covid-19 yang dilancarkan kepolisian dan TNI, Senin (14/9/2020). 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Meski belum 'sekejam' di Lamongan, penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Banyuwangi juga menjaring banyak pelanggar.

Operasi yustisi, Senin (14/9/2020) dilakukan cepat dan praktis, yaitu pelanggar maskerisasi langsung distop, disidang di tempat lalu membayar denda sekitar Rp 30.000 per orang.

Tindakan tegas itu memag bertujuan menekan penyebaran virus Covid-19 yang jumlah korbannya semakin tinggi, Polresta Banyuwangi menggelar operasi yustisi yang melibatkan jajaran TNI, Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pelaksanaan operasi yustisi berlangsung di area Taman Sritanjung yang dipantau langsung oleh Kapolresta Banyuwangi, AKBP Arman Asmara Syarifuddin; Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas; Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Yuli Eko Purwanto, Danlanal Letkol Laut (P) Joko Setiyono, Ketua PN Banyuwangi, Saiful Arif dan Kajari Muhammad Rawi.

Arman mengatakan, operasi yustisi yang digelar tim gabungan tersebut digelar untuk menindak lanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan Penerapan Protokol Kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Sebelumnya Presiden RI juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 terkait pencegahan, pengendalian virus Corona.

“Dalam Inpres dan Pergub memuat upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 beserta sanksinya bagi perorangan maupun tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan,” ujar Arman.

Arman melanjutkan, sejak merebaknya Covid-19 di Banyuwangi, gugus tugas telah melakukan berbagai tahapan pencegahan dan pengendalian, mulai sosialisasi dan edukasi tentang bahaya virus, mengkampanyekan disiplin protokol kesehatan, dan membagikan masker hingga ke desa-desa.

“Sejak Maret sampai sekarang terus kita lakukan. Namun kasus terus meningkat akhir-akhir ini dan masih ada warga yang belum memakai masker. Maka kita mulai tindakan lebih tegas yakni pemberian sanksi,” ujar Arman.

Salah satu warga, Siska langsung mengikuti prosedur sidang di tempat. Ia diputuskan bersalah dan dikenakan denda Rp 30.000. Nampak beberapa orang juga dikenai denda sama besarnya.

Ketua PN Banyuwangi, Saiful Arif mengatakan, pengenaan denda bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut memberikan efek jera. Kalau sampai tertangkap beberapa kali, berpotensi mendapatkan denda maksimal.

“Selama ini kita sudah persuasif, saat ini masuk upaya represif namun tetap terkontrol. Karena di masa sulit ini pemerintah tidak ingin membebani warga, maka dendanya juga terukur. Kita ingin semua punya rasa peduli untuk mengatasi pandemi bersama-sama, dengan memakai masker,” ujar Saiful.

Sementara itu Bupati Anas mengatakan lewat kegiatan ini Forpimda ingin memberi pesan kepada warga untuk lebih patuh pada protokol kesehatan. Karena memakai masker adalah senjata paling ampuh untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari Covid-19 saat ini.

“Ini tanggung jawab kita semua untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain. Mari mulai sekarang selalu pakai masker dengan benar, agar fungsinya optimal,” ujar Anas.

Anas juga mengimbau pengusaha warung dan restoran untuk tetap mematuhi aturan social distancing di tempat usahanya. Karena bakal ada monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan tim gabungan untuk memastikan protokol kesehatan berjalan. ***

Penulis: Haorrahman
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved