Berita Lumajang

Tak Kunjung Ditemui Bupati Lumajang, Massa Peserta Unjuk Rasa Blokade Jalan untuk Salat Berjamaah

Sejumlah massa yang menggelar aksi demonstrasi kecewa lantaran gagal bertemu Bupati Lumajang, Thoriqul Haq

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Tony Hermawan
Massa peserta aksi unjuk rasa memblokade Jalan Suwandak untuk melakukan salat jamaah, Senin (14/9/2020). 

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Sejumlah massa yang menggelar aksi demonstrasi kecewa lantaran gagal bertemu Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, saat menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lumajang, Senin (14/9/2020).

Karena kesal keinginan mereka tak digubris, massa yang tergabung dalam Lumajang Progressif, Komunitas Pemuda Peduli Lumajang, HMI, dan IMM memblokade Jalan Suwandak.

Mereka mempergunakan jalan tersebut untuk melakukan salat berjamaah. Seusai salat, para peserta aksi unjuk rasa menggelar karaoke bersama.

Kharisma salah satu orator mengatakan, sengaja melakukan hal itu. Sebab, di beberapa acara Bupati Lumajang terlihat sering bernyanyi di depan masyarakat.

"Ini lagu tenar di Lumajang," kata Kharisma, Senin (14/9/2020).

Lebih lanjut Kharisma menjelaskan, tujuan memutar lagu agar mendapat simpatik Bupati Lumajang.

"Bupati (Thoriqul Haq) suka nyanyi lagu ini, jadi monggo adik-adik mahasiswa ini segera ditemui," ucapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah massa ini melakukan aksi demontrasi untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Thoriqul Haq dan wakilnya, Indah Amperawati.

Kedatangan mereka mengkritisi janji politik di kuartal kedua masa kepemimpinan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.

Massa menilai di kuartal kedua sejumlah program pembangunan masih jauh dari harapan masyarakat.

Misalnya lambannya pertumbuhan ekonomi domestik, Indeks Pembangunan Manusia Lumajang yang masih terendah ketiga di Jawa Timur menjadi pemicu massa melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi Saling Dorong Massa dan Petugas, Warnai Unjuk Rasa Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Lumajang

Tak hanya itu, belum setaranya gaji guru honorer dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga menjadi poin tuntutan mereka.

Di lokasi unjuk rasa, salah satu perwakilan bupati sempat keluar menemui massa aksi. Namun kedatangannya ditolak oleh massa.

"Yang memiliki wewenang mempertanggung jawabkan hasil kinerja itu kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar salah satu orator lainnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved