Breaking News:

Berita Tuban

Masuknya Pengurus PCNU Tuban ke Tim Mbak Ana-De Anwar Dinilai Personal

Sikap NU secara kelembagaan tidak bisa mencalonkan dan mendukung, kalau kultural diserahkan kepada masing-masing pribadi.

surya/mochamad sudarsono
Bakal calon bupati-wakil bupati (bacabup-bacawabup) Tuban, Khozanah Hidayati-Muhammad Anwar, seusai rapat konsolidasi dan tim pemenangan di gedung KSPKP, Minggu (13/9/2020) 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Sejumlah nama tim pemenangan pasangan bakal calon bupati-wakil bupati (bacabup-bacawabup) Khozanah Hidayati-Muhammad Anwar, terdapat dari unsur Nahdlatul Ulama (NU).

Sejumlah nama dari kalangan PCNU yang masuk tim Mbak Ana-De Anwar di antaranya Muhtarom, Tashudi, Achmad Hanif.

Itu menarik, mengingat Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuqi Mustamar mengeluarkan surat per 7 September 2020 tentang sikap NU dalam pilkada.

"Tidak ada nama unsur NU dalam tim pemenangan Mbak Ana-De Anwar, itu personal. Saya tidak pernah menugaskan mereka masuk tim pemenangan," kata Ketua PCNU Tuban, Mustain Syukur dalam acara konsolidasi dan tim pemenangan pasangan yang diusung PKB di gedung KSPKP, Minggu (13/9/2020).

Mustain menjelaskan, tidak akan ada revisi terkait personal NU yang masuk tim pemenangan. Sikap NU secara kelembagaan tidak bisa mencalonkan dan mendukung, kalau kultural diserahkan kepada masing-masing pribadi.

"Saya kira tidak perlu ada revisi, mereka yang masuk tim pemenangan sudah tahu bagaimana sikap NU secara kelembagaan," ungkapnya.

Ketua Tim Pemenangan Mbak Ana-De Anwar, M Miyadi menyatakan, nama pengurus NU yang masuk tim pemenangan tidak masalah, karena itu lebih kepada personal dan bukan kelembagaan. Ibaratnya hanya dari unsur, bukan lembaga NU-nya.

"Apakah ada revisi atau tidak itu urusan nanti. Kalau ada revisi dari KPU nanti ditindaklanjuti, jika tidak ada tidak perlu. Jadi tidak masalah, karena itu hanya personal yang masuk tim pemenangan, bukan lembaganya," pungkas Sekretaris DPC PKB tersebut.

Ada empat poin yang ditujukan pada pengurusan PWNU Jatim dan pengurus PC NU beserta perangkat organisasinya se-Jatim dalam menyikapi Pilkada.

Pertama, penggunaan atribut NU, seluruh atribut lambang dan lain-lain yang bisa diprediksikan sebagai ciri khas dan tidak dipergunakan (dilarang, red) pada seluruh kegiatan politik praktis seperti kampanye dan sejenisnya.

Kedua, pengurus NU sebagai jurkam, sebagai warga negara, bebas secara aktif terlibat pada kegiatan Pemilukada dan kegiatan politik praktis yang lain.

Namun bagi pengurus NU dan pimpinan perangkat organisasi di semua tingkatan, jika menjadi jurkam maka yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan non-aktif dari jabatan sebagai pengurus yang diajukan kepada PCNU setempat atau PWNU.

Poin tiga menyebut, pengurus NU dalam menghadiri kampanye dalam jabatan formalnya sebagai pucuk pimpinan organisasi, Rais dan Ketua NU tidak menghadiri kampanye calon kepala daerah setempat, ini juga berlaku bagi pengurus harian, pimpinan harian, badan otonom, serta badan khusus di semua tingkatkan. Kecuali sudah menyatakan non aktif, yang dibuktikan surat dari PCNU setempat atau PWNU.

Keempat, pengurus NU dalam menggunakan kantor NU untuk sementara waktu selama kegiatan dalam rangka dan atau dalam rangkaian pelaksanaan Pemilukada, PCNU dan seluruh perangkat organisasi NU (lembaga banom, umum dan badan khusus) tidak menggunakan Kantor NU dan atau kantor perangkat organisasi NU pada semua tingkatan sebagai tempat perayaan politik pencalonan penyambutan dan penerimaan serta kegiatan sejenisnya atau calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah setempat. ***

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved