Breaking News:

Berita Surabaya

Pemkot Surabaya Godok Perwali Pemberlakuan Sanksi Denda Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemkot Surabaya libatkan pakar hukum dan pakar kesehatan masyarakat untuk membahas pemberlakuan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan

SURYA.CO.ID/Yusron Naufal Putra
Kepala BPB Linmas Surabaya, Irvan Widyanto saat ditemui di kantornya, Sabtu (12/9/2020). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemkot Surabaya saat ini sedang menggodok Perwali untuk pemberlakuan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Tak lama lagi aturan tersebut akan rampung dan diberlakukan.

Kepala BPB Linmas Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, pembahasan tersebut masih terus dilakukan. Tak hanya dari jajaran Pemkot Surabaya, melainkan juga pakar hukum dan pakar kesehatan masyarakat juga dilibatkan.

"Sekarang ini Perwali sedang kami godok, kami kaji, sedang kami bahas agar tidak terlalu lama untuk bisa kami undangkan," kata Irvan, Sabtu (12/9/2020).

Acuan yang dipakai, di antaranya adalah Pergub nomor 53 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Menurut Irvan, denda tersebut nantinya akan masuk ke kas daerah.

Hanya saja bagaimana teknisnya, Irvan menyebut akan diatur dalam Perwali tersebut. Mekanismenya sedang dilakukan kajian.

Secara umum, Perwali ini akan lebih tegas terkait penegakan protokol kesehatan. Tak hanya individu, namun juga berlaku kepada tempat atau badan usaha yang bandel.

Sebab, kata Irvan, Pemkot Surabaya sudah sejak lama mengeluarkan Perwali sebelumnya yang juga berisi ketentuan semacam itu. Praktis, nantinya begitu Perwali anyar ini berlaku, operasi akan semakin massif dilakukan oleh petugas di Surabaya.

"Akan berlaku ketika Perwali ini sudah diundangkan. Mudah-mudahan secepatnya," tambah Irvan.

Sementara untuk pelanggar di bawah umur. Pemkot akan lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman sosial. Hal itu juga menjadi pembahasan.

Lebih lanjut Irvan mengungkapkan, dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini perlu kesadaran semua pihak.

Protokol kesehatan harus menjadi kedisiplinan agar laju penularan dapat terus dikendalikan. Perubahan perilaku dengan mengedepankan protokol kesehatan diharapkan betul-betul dijaga dengan adanya Perwali ini.

"Jadi vaksin yang terbaik saat ini adalah perubahan perilaku individu, dengan biasakan yang tidak biasa," ujar mantan Kepala Satpol PP Surabaya itu.

Untuk diketahui, sebelumnya rencana pemberlakuan denda itu juga menjadi pembahasan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam pertemuan bersama para camat di Taman Surya Balai Kota.

Namun, saat itu Risma mengatakan masih akan membahas lebih rinci agar penerapannya bisa efektif.

"Masih kami bahas. Tapi yang jelas, akan kami denda, karena secara aturan sudah memungkinkan untuk itu," kata Risma.

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved