Breaking News:

Pemprov Jatim

Tujuan Gubernur Khofifah Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah di Jatim jelang Pilkada 2020

Gubernur Khofifah bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya mengumpulkan seluruh kepala daerah di Jatim di Kota Batu, Jumat (11/9/2020).

surya.co.id/fatimatuz zahro
Gubernur Khofifah bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya menghadiri rapat koordinasi penanganan covid-19 di Jatim di Kota Batu, Jumat (11/9/2020). 

SURYA.CO.ID | KOTA BATU - Gubernur Khofifah bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya mengumpulkan seluruh kepala daerah berserta kapolres dan dandim kabupaten kota di Jatim, di Kota Batu, Jumat (11/9/2020). 

Dalam kesempatan tersebut Khofifah menyinggung pilkada yang segera dihadapi di tengah pandemi menjadi konsen dan perhatian bersama.

Pertama terkait kewaspadaan bersama terhadap potensi penularan covid-19 dan kedua terkait pemulihan ekonomi. 

"Tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan dalam waktu dekat akan ada pilkada, lalu juga akan ada liga satu. Jadi Presiden menyampaikan kekhawatiran kalau tidak dikendalikan dengan baik ditakutkan akan ada klaster pilkada, klaster perkantoran, klaster keluarga, maka ini adalah upaya kita melakukan revitalisasi dari seluruh proses yang kita lakukan," kata Khofifah. 

Ia meminta seluruh kepala daerah bupati, walikota, dan juga para Dandim, Kapolres, bahkan Danrem bersama-sama melakukan sinergi dan kolaborasi bagaimana mengendalikan covid- 19.

Pandemi harus terkendali tapi perekonomian juga harus digerakkan bersama.

"Makanya di closing statement kepada bupati walikota tadi saya tegaskan agar semua pemda mendorong realisasi anggaran. Tolong di cek semuanya. Beberapa daerah ada yang realisasinya relatif rendah ini pun sudah pernah kita lakukan pertemuan, sama formatnya seperti ini," tegas Khofifah. 

Pasalnya, rerata serapan APBD pemkab pemkot di Jatim saat ini masih di bawah 60 persen. Bahkan ada yang 50 an persen.

Padahal seharusnya secara ideal sudah lebih dari 60 persen. Dan di kondisi pandemi seperti ini yang diharapkan menjadi spending pendaan adalah dana dana dari pemerintah. 

Sehingga percepatan realisasi anggaran dengan tetap menjaga ketepatan dan akuntabilitas dari penggunaan anggaran menjadi jurus pengendalian gas yang harus dilakukan. 

Begitu juga dengan Pilkada. Di tanggal 9 Desember 2020 nanti, akan ada sebanyak 19 daerah di Jatim yang menggelar pilkada serentak.

Dari jumlah tersebut setidaknya mencakup lebih dari 50 persen dari total penduduk pemilih di Jawa Timur. 

"Namun sampai saat ini saya belum melihat belanja paslon apakah itu atribut atau kelengkapan kampanye yang misalnya berbentuk masker atau apa yang menggandeng UMKM kita, padahal momen pilkada ini menjadi momen yang mampu menjadi tools pemulihan ekonomi kita," tegas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved