Breaking News:

Sekolah Swasta di Surabaya yang Muridnya Kurang Dari 60 Terancam Tak Dapat Bopda

Sekolah swasta dengan jumlah murid sedikir di Surabaya resah karena terancam tidak lagi bisa menerima Hibah Biaya Pendidikan Daerah atau Bopda

SURYA.co.id/Sulvi Sofiana
Proses pendampingan percepatan pelaporan administrasi sekolah untuk pencairan Bopda di Kantor Dindik Kota Surabaya (23/2/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekolah swasta dengan jumlah murid sedikir di Surabaya resah karena terancam tidak lagi bisa menerima Hibah Biaya Pendidikan Daerah atau sebelumnya disebut Bopda. 

Sesuai Perwali baru terkait dana hibah sekolah ini, hanya sekolah yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 60 siswa yang berhak atas bantuan tersebut. 

"Bagaimana dengan di bawah jumlah siswa ini. Banyak lho sekolah yang tidak masuk sarat minimal ini. Maknanya tidak akan dapat dana hibah sekolah," kata Muhammad Kholil, dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya, Jumat (11/9/2020).

Seusai Perwali 34/2020, mulai saat ini akan diperketat penyaluran dana hibah sekolah tersebut. Semua sekokah jenjang SD dan SMP baik negeri maupun swasta berhak atas dana yang dulu disebut Bopda. 

Atas pemberlakuan regulasi baru ini, Kholil langsung menyikapi serius. Apalagi dia menyebut bahwa sekolah swasta tidak pernah diajak komunikasi atas pemberlakuan Perwali baru itu. Paling tidak pihak BMPS.

Kholil dan sekolah yang muridnya sedikit kaget karena mendapat sosilisasi bahwa yang berhak mendapat hibah dana Bopda itu harus sekolah yang memenuhi standar jumlah satuan pendidikan. Yakni sekurang-kurangnya ada 60 peserta didik.  

"Kalau ini diberlakukan artinya cukup banyak sekolah swasta yang tidak dapat hibah Bopda. Kasihan Darimana biaya operasional sekolah ini. Kami berharap Perwali 34 ditinjau ulang," kata Kholil. 

Dana hibah itu teknisnya akan dicairkan setiap satu semester kepada setiap sekolah. Sekolah minimalis yang tida mencapai minimal 60 siswa tidak akan menerima Bopda. Sementara biaya listrik dan gaji guru selama ini berharap dana hibah ini. 

Saat ini menurut pengakuan Kholil ada sebanyak 52 sekolah swasta yang muridnya di bawah 60 siswa. Mereka yang terancam tak bisa menggaji murid dan tidak bisa membayar listrik.

"Harus dilihat lebih luas persoalannya. Tidak semata-mata murid yang kurang. Tapi kebijakan Pemkot harus berpihak ke kami. Jangan sekolah negeri ditambah rombel dan banyak berdiri sekolah negeri baru," ungkap Kholil.

Kepala Dindik Surabaya Supomo meminta semua sekolah baik negeri dan swasta bersama-sama Pemerintah meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Salah satunya mari memenuhi standar pelayanan pendidikan. 

"Bantu kami dan Pemkot Surabaya untuk sama-sama meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan. Aturan memang mengamanatkan jumlah siswa sekurang-kurangnya 60. Jika di bawah ini, ayo kita bicarakan bersama-sama," kata Supomo. 

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Chotimah meminta sekolah swasta bisa memahami. Sebab Perwali itu juga mengacu Pemendikbud. Jumlah 60 adalah jumlah minimal. 

"Mestinya bisa memenuhi. Wong itu bukan satu angkatan atau satu kelas. Tapi total jumlah siswa dalam satu sekolah. Semangatnya adalah memajukan kualitas pendidikan bersama-sama," kata Khusnul.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved