Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Serap Aspirasi LMDH, Gubernur Khofifah Upayakan Kemudahan Masuk RDKK dan Pupuk Subsidi

Ribuan masyarakat LMDH mengeluhkan karena mereka tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi karena terkendala masalah kelembagaan

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat hadir dalam acara Rakor LMDH di Graha Cemara Obyek Wisata Alam Coban Rindu, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Senin (7/9/2020). 

SURYA.CO.ID, MALANG - Para petani hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mengeluhkan hal yang serupa dari tahun ke tahun.

Ribuan masyarakat LMDH mengeluh, karena mereka tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi akibat terkendala masalah kelembagaan dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).

Masalah itu kembali disampaikan LMDH saat Rakor Perkumpulan LMDH bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Graha Cemara Obyek Wisata Alam Coban Rindu, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Senin (7/9/2020).

Ketua Perkumpulan LMDH Jawa Timur, Nur Rohim mengatakan bahwa mereka sejatinya siap untuk bersinergi dengan Pemprov Jatim, Perhutani maupun seluruh elemen demi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

Mereka memiliki tekad untuk meningkatkan produk, pengingkatan kualitas produk hingga perluasan akses.

“Kami itu pejuang ketahanan pangan yang seringnya pasrah, tapi kami tetap berjuang untuk meningkatkan ekonomi dan kelestarian hutan. Kami sering disiksa oleh pengadaan pupuk. Kami butuh pupuk. Kalau kami tidak diberi maka ajari kami supaya bisa mandiri,” kata Nur Rohim.

Mereka percaya bahwa jika diajari membuat pupuk secara mandiri maka mereka akan bisa lebih berdaya dan produktif.

Bahkan jika dipercaya, mereka juga memiliki pengusaha yang kompeten untuk mengelola produksi pupuk secara mandiri tersebut.

Pasalnya mereka tidak dapat pupuk subsidi karena adanya kendala tidak terdaftar pada RDKK. Sehingga tidak mendapatkan kuota untuk pembagian pupuk bersubsidi.

Hal tersebut mereka sayangkan, sebab mereka merasa adalah pejuang ketahanan pangan. Mereka tak hanya menanam produk misalnya padi, jagung, tapi juga kopi, porang dan juga aneka tanaman hutan yang lain.

Apa yang menjadi keluhan para anggota LMDH disadari betul oleh Gubernur Khofifah, namun ia menegaskan, bahwa pengurusan RDKK sejatinya bukan kewenangan pemprov. Melainkan dari pemkab langsung ke pusat.

"Masalah mereka adalah subsidi pupuk, ada beberapa yang tidak masuk RDKK, maka mereka tidak dapat kuota subsidi pupuk. Maka dalam rakor ini, tolong identifikasi semua point address-nya ke mana. Karena untuk masuk ke RDKK itu bukan kewenangan pemprov," kata Khofifah.

"Kalau memang nanti ada nanti sekian yang tidak masuk RDKK, maka tolong disampaikan ke bupati/wali kota, jumlah sekian luasan akan kami sampaikan ke bupati agar bisa dimasukkan sehingga dapat pupuk subsidi," kata Khofifah.

Saat ini LMDH yang sudah dapat SK Kumham baru ada 303 lembaga. Kemudian akta notaris 1500-an,dan yang dapat tanda tangan kepala desa ada 18.

"Ini yang harus ada pendampingan supaya legalitasnya klir. Karena tentu yang klir sampai ada SK Kumham. Untuk pendampingan teknis bisa dibantu masukkan input data, misalnya oleh siswa SMK. Karena sekarang juga sudah ada e-RDKK," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved