Breaking News:

Berita Ekonomi Bisnis

Pengusaha Depo Kontainer Jatim Keluhkan SE Dirjen Hubla Kemenhub

Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) DPW Jawa Timur mengeluhkan Surat Edaran (SE) nomor 37 tahun 2020 Dirjenhubla Kemenhub.

surya.co.id/sri handi lestari
Agung Kresno Sarwono, Ketua DPW Asdeki Jawa Timur saat memberikan keterangan tentang keluhan pengusaha depo kontainer lini 2 terhadap SE nomor 37 tahun 2020 dari Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, Jumat (4/9/2020). 

SURYA.co.id  | SURABAYA - Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) DPW Jawa Timur mengeluhkan Surat Edaran (SE) nomor 37 tahun 2020 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjenhubla) Kementerian Perhubungan.

Dalam SE tersebut memberikan kembali dispensasi terhadap masa penumpukan kontainer di lapangan penumpukan lini satu selama status keadaan darurat bencana wabah Covid 19.

Menurut Ketua DPW Asdeki Jatim Agung Kresno Sarwono mengatakan SE ini berpotensi membuat pengusaha depo di lini 2 pelabuhan mengalami kebangkrutan.

"Pertama, SE ini menyalahi Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan 116 yang menyatakan untuk menekan Dwelling Time di pelabuhan, masa penumpukan di terminal atau lini 1, maksimal 3 hari. Setelahnya wajib dipindah ke lini 2," jelas Agung, Jumat (4/9/2020).

Hal itu berdasarkan hierarki legalitas atas keluarnya SE tersebut. Saat ini pelaku usaha depo di lini 2 sudah dirugikan dengan aturan SE nomor 20 tahun 2020 lalu tentang hal yang sama dan berlaku mulai 7 Mei sampai 7 Agustus.

Sementara SE nomor 37 tahun 2020 dengan ketentuan yang sama diberlakukan mulai 28 Agustus hingga 28 Oktober 2020 mendatang.

"Hal ini membuat kami yang sudah mengalami kerugian sejak bulan April 2020 terancam tutup. Saat ini ada 10 usaha depo lini 2 di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong yang sudah mengalami penurunan kontainer yang masuk rata-rata hingga 80 persen," ungkap Agung.

Padahal di era new normal ini, saat semua pelayanan dan sektor bisnis mulai bergerak, menunjukkan bila darurat pandemi sudah tidak ada lagi. Sehingga sudah seharusnya, pelaku usaha depo kontainer di lini 2 juga mendapatkan manfaat dan perlindungan sektor usaha.

"Kedua yang kami keluhkan dari SE adalah tujuannya. Dalam SE tersebut, tujuannya untuk memberi dukungan terhadap usaha di pelabuhan yang mengalami penurunan karena covid 19. Sementara kami pengusaha depo di lini 2 pelabuhan, malah tidak dapat apa-apa dengan SE ini," ungkap Agung.

Ketiga, pihaknya juga melihat dispensasi diberikan kepada terminal atau lini satu dengan memberi batas waktu tak terbatas untuk penumpukan. Hal itu beresiko lini 2 tidak mendapatkan penumpukan.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved