Suarakan Rapor Merah Pemerintahan di Gresik, Massa Tolak Ditemui Dewan

SURYA.CO.ID, GRESIK - Masyarakat Gresik yang tergabung dalam Gerakan Penolak Lupa (Gepal) unjuk rasa di DPRD Kabupaten Gresik, Jalan KH Wachid Hasyim Gresik, Kamis (3/9/2020). Mereka menuntut DPRD memperingatkan pemda untuk fokus menyelesaikan permasalahan masyarakat umum.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan 'Hukum Mati Koruptor !!!', 'Matinya Demokrasi' dan 'Rapor Merah'.

Mereka menunjuk persoalan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, perekonomian kerakyatan, penataan pedagang kaki lima (PKL), ketenagakerjaan, kesehatan dan penanganan banjir. Selain itu, massa membawa batu nisan bertuliskan 'Save Alun-alun Gresik".

Anggota Gepal menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut tak ada hubungannya dengan Pilkada Gresik.

"Ini rapor merah pemerintahan Gresik saat ini. Tidak ada hubungannya dengan pilkada. Faktanya, banjir masih terjadi setiap tahun, pendidikan masih mahal, layanan publik lainnya juga belum tuntas," kata Haris Sofwanul Faqih, salah satu orator unjuk rasa.

Massa yang menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut tidak ditemui anggota DPRD. Sehingga aksi damai akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan.

"Kanu tidak ingin ditemui anggota DPRD Gresik, tetapi kami ingin mengingatkan DPRD agar tetap menjadi pengawas eksekutif," kata Haris.

Unjuk rasa tersebut melibatkan berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Yaitu Forum Kota ( Forkot), Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK), PPAG, Persatuan arek lumpur (PAL, FPPI dan LSM Genpatra.

Unjuk rasa dikawal ketat aparat kepolisian dan Kodim 0817 Gresik sebelum akhirnya bubar dengan tertib. Dan massa akan membuat kegiatan doa bersama dan panggung kerakyatan selama tiga hari.

"Kami akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Sebab saat ini masyarakat sangat menderita karena adanya pandemi covid-19," kata Syafiudin, seorang pengunjuk rasa. ***