Rincian Korban Konflik KKB Papua di Nduga, Total 263 Warga Tewas, DPRD Nduga Minta TNI-Polri Ditarik

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Terungkap rincian korban dampak konflik sosial di Nduga yang dipicu oleh aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Total korban akibat konflik sosial KKB Papua di Nduga adalah 263 warga sipil tewas sejak 2 Desember 2018 hingga 18 Juli 2020.

Total warga yang tewas itu sudah termasuk 20 orang pekerja PT Istaka Karya yang dibunuh oleh KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Hal tersebut disampaikan melalui dua jilid laporan yang dibuat oleh Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua yang telah diserahkan ke Komnas HAM Papua.

• Alasan 10 Anggota KKB Papua Purom Wenda Menyerah, Terbujuk dengan Janji Manis, Berikut 5 Faktanya

Seperti dilansir dari Kompas dalam artikel 'Konflik Nduga, 263 Orang Tewas sejak 2018, Kebanyakan karena Kelaparan Mengungsi ke Hutan'

"Jilid pertama itu 184 orang, itu dari 2 Desember 2018 sampai 2019, lalu jilid kedua dari 2019 ke 2020 itu 59 orang. Jadi total 243 orang ditambah 20 pekerja Istaka Karya," ujar Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem, melalui sambungan telepon, Selasa (1/9/2020).

Para korban meninggal karena beberapa penyebaab, seperti tertembak senjata api, kelaparan, dan sakit.

"Sebagian besar yang meninggal karena kelaparan ketika mengungsi ke hutan," kata dia.

Theo menjelaskan, sejak kasus pembantaian pekerja PT Istaka Karya, pemerintah membuat operasi militer untuk mengejar KKB Papua.

Akibatnya, ribuan masyarakat Nduga ketakutan dan memilih mengungsi ke berbagai lokasi.

Mulai ke kabupaten di sekitar Nduga hingga ke dalam hutan.

Masyarakat Nduga trauma dengan keberadaan KKB Papua dan aparat keamanan yang datang membawa senjata api.

Namun, di saat masyarakat mengungsi, banyak di antara mereka yang akhirnya kelaparan dan tidak mampu bertahan hidup.

Theo mengaku sudah mengklarifikasi jumlah warga Nduga yang tewas karena konflik sosial tersebut kepada pihak gereja.

"Sebagian kuburannya sudah kita temukan, tetapi seluruhnya sudah dapat klarifikasi dari gereja," tuturnya.

Ia juga sempat menemui para pengungsi di Distrik Mapanduma di hutan pada Januari 2019.

Sementara Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge, meminta Polda Papuda dan Kodam XVII/Cenderawasih segera membentuk tim investigasi konflik sosial di Kabupaten Nduga.

"Polda Papua dan Kodam segera bentuk tim investigasi untuk turun ke Nduga supaya masalah ini bisa kami selesaikan bersama-sama," kata Ikabus.

Ia juga meminta TNI-Polri segera menarik pasukan non-organik dari Kabupaten Nduga agar masyarakat tidak ketakutan.

Sementara Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey menyatakan akan mempelajari laporan yang diterimanya dan segera mengomunikasikannya kepada pihak terkait.

"Saya akan sampaikan kepada pihak pemda terkait permintaan pembentukan tim. Tentu kami juga akan sempaikan kepada Komnas HAM pusat," kata Fritz.

Operasi Perburuan KKB Papua di Nduga

Sebelumnya, Operasi Nemangkawi sempat menjadi sorotan karena dituding menjadi sumber krisis keamanan di Kabupaten Nduga.

Operasi Nemangkawi sebenarnya bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggota KKB Papua yang melakukan pelanggaran.

TNI-Polri yang melakukan operasi tersebut juga dituduh pernah melakukan pelanggaran HAM.

Menanggapi tudingan tersebut, Polri dan Polda Papua pun memberikan sejumlah pernyataan.

Berikut rangkuman faktanya dilansir dari Antara.

1. Sekilas tentang operasi Nemangkawi

Operasi Nemangkawi dibentuk dengan pertimbangan adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

KKB Papua telah mengganggu kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Papua melalui aksi teror bersenjata kepada masyarakat.

Gangguan KKB Papua yang pernah terjadi adalah teror bersenjata yang menimbulkan korban para pekerja PT. Istaka Karya saat membangun jalan trans di Papua.

Tak hanya itu, beberapa masyarakat Papua dan warga negara asing bahkan personel TNI-Polri turut menjadi korban.

2. Dituduh melanggar HAM

Belum lama ini Lembaga bantuan hukum (LBH) Papua menilai Intruksi Presiden dengan sandi Nemangkawi di Kabupaten Nduga telah melahirkan pengungsian dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

LBH pun mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Nduga.

LBH juga meminta Palang Merah Indonesia (PMI) segera turun menangani pengungsi di Kabupaten Nduga.

Desakan LBH Papua ini terkait adanya sejumlah peristiwa kekerasan dan kematian warga Papua sejak beberapa tahun terakhir.

3. Pernyataan Polri

Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengklarifikasi tentang tugas TNI-Polri dalam operasi Nemangkawi.

Menurut Ramadhan, operasi Nemangkawi merupakan operasi kemanusiaan kepolisian dengan melakukan kegiatan Binmas Noken kepada masyarakat Papua.

Selain itu, Operasi Nemangkawi juga melakukan penegakan hukum kepada KKB Papua.

"KKB Papua yang mengganggu masyarakat di Papua sehingga cara bertindak yang dilakukan oleh anggota Satgas Nemangkawi harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Operasi Nemangkawi tidak memiliki satuan tugas di Nduga. Artinya konflik yang terjadi di kabupaten Nduga tidak ada kaitannya dengan Operasi Nemangkawi," ucapnya Ramadhan, melansir dari Antara.

4. Tidak pernah melanggar HAM

Ramadhan memaparkan bahwa selama kegiatan Operasi Nemangkawi tidak pernah melakukan pelanggaran HAM maupun tindakan yang bertentangan dengan perundangan-undangan di Indonesia.

"Sebagaimana Satgas Operasi Nemangkawi menjunjung tinggi dan sangat menghargai HAM dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan," tuturnya.

5. Polda Papua jawab tuduhan TNI-Polri jadi sumber masalah

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan TNI-Polri untuk memburu KKB Papua yang bertanggung jawab atas pembantaian di Nduga pada 2018 silam.

Teror KKB Papua di wilayah Nduga juga semakin gencar hingga menyebabkan krisis keamanan, sehingga TNI-Polri pun dikirim untuk memberikan pengamanan.

Namun, sebuah postingan di media sosial justru membeberkan hal sebaliknya, TNI-Polri dituding menjadi penyebab krisis keamanan di wilayah tersebut.

Menanggapi tudingan itu, Polda Papua menegaskan bahwa kehadiran TNI-Polri di Kabupaten Nduga untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukan hal lainnya, seperti dilansir dari Antara.

Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Kamis (31/7/2020), menyusul adanya tudingan tersebut di medsos.

"Tudingan yang mengatakan bahwa aparat TNI dan Polri menjadi penyebab sumber kekerasan di Kabupaten Nduga itu tidak benar.

Kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga adalah untuk menjamin dan memastikan keamanan di daerah itu," ujarnya menegaskan.

Penegasan tersebut disampaikannya berkaitan dengan adanya permasalahan dalam hal aksi KKB Papua di daerah itu sehingga diperlukan kehadiran pihak keamanan untuk melakukan penegakan hukum.

"Permasalahan yang ada di sana adalah adanya kelompok kriminal bersenjata yang terus mengganggu keamanan, bukan aparat TNI dan Polri" ucapnya.

Kabid Humas mencontohkan permasalahan yang terjadi dimulai pada akhir 2018 lalu dimana terdapat 17 karyawan PT Istaka Karya yang meninggal dunia akibat dibantai KKB Papua, sedangkan empat orang lainnya masih hilang atau belum ditemukan hingga sekarang.

"Ini yang kemudian menjadi atensi bersama apalagi belum terungkap sampai saat ini sehingga diperlukan kehadiran aparat baik itu TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten Nduga" tuturnya.

Terkait kejadian PT Istaka Karya, lanjut Kamal, ada kebijakan untuk penegakan hukum guna mengejar para pelaku tersebut.

"Kemarin Bapak Menko Polhukam, Mendagri dan Wakapolri serta Kasum TNI datang ke Papua.

Menko Polhukam dan Mendagri minta agar penegakan hukum di Papua tetap pengendalinya adalah Kapolda Papua dan Wakilnya adalah Pangdam XVII/Cenderawasih" katanya.

6. Dipolitisasi oleh orang-orang tak bertanggung jawab

Sementara jika dikaitkan dengan pemberitaan adanya pengungsi akibat kehadiran pasukan nonorganik itu tidak benar.

"Kelompok atau perorangan yang menyampaikan adanya pengungsian agar media yang akan mempublikasikan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak baik Polri dan TNI yang tertuduh, karena Kapolda Papua beberapa kali mengecek langsung adanya pengungsi dari Nduga di Wamena bahkan saat itu mengajak beberapa media hal itu untuk memastikan informasi yang ada saat itu" katanya.

Polda Papua memastikan, selama masih adanya KKB Papua yang mengganggu kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua, maka upaya penegakan hukum akan terus dilakukan demi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nduga.

• Jadi Perhatian Serius Panglima TNI dan Kapolri, Berikut Daftar Aksi Keji KKB Papua di Tembagapura

Hanya saja, menurutnya, hal ini sengaja dipolitisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan penarikan aparat dari Kabupaten Nduga.

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia bahwa yang diberikan kewenangan menggunakan senjata api ada pada dua institusi yaitu TNI dan Polri dan beberapa satuan yang dalam lingkup terbatas.

"Karena itu, aparat keamanan tidak akan mentoleransi dan akan menindak secara tegas apabila ada kelompok yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan-tindak kejahatan yang meresahkan warga selama ini," ujarnya menegaskan.

(Dhias Suwandi/Anita Permata/Putra Dewangga/Kompas dan Antara/Surya.co.id)